TUGUBANDUNG.ID – Provinsi Jawa Barat harus segera memiliki peta jalan atau “grand design” pendidikan. Hal ini juga menjadi bagian integral dari rencana besar pengelolaan pendidikan bagi provinsi dengan jumlah penduduk terbanyak di negeri ini.
Demikian disampaikan Guru Besar Universitas Pendidikan Indonesia Prof. Dr. Cecep Darmawan S.Pd., S.IP., S.H., M.H., M.Si pada Sarasehan “Membangun SDM Jawa Barat Yang Berjiwa Pancasilais Melalui Sistem Pendidikan Nasional Berkualitas” di Aula Dayang Sumbi Kampus Institut Teknologi Nasional (Itenas) Jalan PHH Mustopa Kota Bandung, Rabu 25 Mei 2022.
Pemantik lainnya adalah Prof. Dedi Mulyasana, M.Pd, dengan para penanggap Prof. Dr. Robertus Wahyudi Triweko, Ph.D., Prof. Dr. Endang Caturwati, M.Si., Prof. Dr. Imas Rosidawati, S.H., M.H., dan Prof. Dr. Ir. Ai Komariah, M.Si. Sarasehan dipandu oleh Moderator Prof Dr Endang Komara.
Menurut Cecep Darmawan, salah satu persoalan fundamental pendidikan di provinsi ini ialah belum adanya peta jalan atau road map pendidikan sebagai kompas atau penunjuk arah bagi dunia pendidikan. “Padahal peta jalan pendidikan bagi suatu wilayah dan merupakan hal yang sangat esensial agar perencanaan pembangunannya tepat, terarah, dan berkelanjutan. Akan seperti apa SDM Jabar pada lima sepuluh tahun ke depan dan selanjutnya bergantung pada panduan rencana besar yang sudah ditetapkan. Hal ini juga akan memandu siapapun pemimpin yang terpilih menakhodai Jawa Barat,” ucap Cecep.
Di sisi lain, guru besar yang akrab disapa Prof Cewan tersebut menegaskan saat ini urgensi kebijakan yang mendesak dilakukan adalah merevisi Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No. 5 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan.“Revisi harus dilakukan karena perda tersebut elum mengatur secara komprehensif terkait keberadaan Dewan Pendidikan, PPDB zonasi, Persoalan guru non-ASN, pembiayaan pendidikan melalui ‘sekolah gratis’, dan sebagainya,” ungkap Prof Cewan.
Ia kemudian menguraikan beberapa tantangan bidang pendidikan yang dihadapi Jawa Barat dari mulai belum terpenuhinya delapan standar nasional pendidikan secara adil dan merata, persoalan guru honorer di Jawa Barat yang belum tertuntaskan, bantuan dana Biaya Opeasional Sekolah (BOS) ternyata di lapangan khususnya untuk SMA/SMK masih jauh dari kebutuhan.
“Kemudian, rata-rata lama sekolah di Jawa Barat Tahun 2021 baru berkisar 8,61 tahun (BPS Jabar, 2021), angka Partisipasi Kasar Perguruan Tinggi (APK PT) di Jawa Barat tahun 2021 baru sebesar 25,83% (BPS, 2021), rendahnya kemampuan masyarakat untuk pembiayaan pendidikan ke jenjang pendidikan menengah dan pendidikan tinggi. Juga, persoalan PPDB di Jawa Barat, tntangan pendidikan di masa pandemi yang menyebabkan terjadinya learning loss, serta tantangan lainnya,” katanya menguraikan.
Sumber: https://tugubandung.id/jawa-barat-harus-punya-peta-jalan-pendidikan/
