19 Juni 2019

Pengamat Pendidikan: Siswa Marjinal Bisa Masuk Zonasi 90%

SUKASARI, AYOBANDUNG.COM--Pemindahan slot bagi pemegang Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 51 tahun 2018 menuai banyak tanggapan. Pasalnya, Muhadjir Effendy dalam keterangan resminya saat mengumumkan sistem zonasi PPDB tahun ini menilai SKTM banyak disalahgunakan. Akhirnya, pemegang SKTM tidak lagi diberikan persentase khusus. 

Dalam aturan yang dikeluarkan Permendikbud, PPDB dilaksanakan melalui jalur zonasi, prestasi, dan perpindahan tugas orang tua atau wali. Jalur zonasi paling sedikit 90% dari daya tampung sekolah, jalur prestasi paling banyak 5% dari daya tampung sekolah, dan jalur perpindahan tugas orang tua atau wali paling banyak 5% dari daya tampung sekolah. 

Kuota 90% dalam jalur zonasi termasuk kuota bagi peserta didik tidak mampu dan anak penyandang disabilitas pada sekolah yang menyelenggarakan layanan inklusif. Artinya, mereka tidak lagi termasuk dalam jalur tersendiri namun tergabung dalam kuota zonasi yang 90%. 

Peserta didik baru yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu harus dibuktikan dengan keikutsertaan peserta didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah. Sehingga tidak ada lagi pembuatan SKTM yang sifatnya tidak terdata di dinas setempat. 

Pengamat Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), Cecep Darmawan menanggapi dengan adanya sistem zonasi 90% memungkinkan masyarakat marjinal masuk ke jalur tersebut, diutamakan masalah zonasi. 

"Masyarakat yang masuk zonasi itu berarti masuk ke sekolah itu," ujarnya, saat dihubungi, Senin (21/1/2019). Namun, tidak seperti tahun sebelumnya di mana SKTM ditonjolkan dalam kategori tersendiri. Karena saat ini SKTM masuk ke dalam jalur zonasi yang tidak ditentukan berapa besarannya. Menurut Cecep, tinggak pemerintah daerah setempat yang menentukan berapa besar aturan. "Minimalnya itu 20%," katanya. 

Cecep menuturkan, meniadakan jalur tersendiri lewat SKTM untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan seperti penyalahgunaan surat keterangan. Idealnya, pemerintah memiliki database masyarakat marjinal yang terakses sehingga mereka tidak secara tiba-tiba membuat surat itu dengan mudah. 

"Sekolah juga tidak usah riweuh menyeleksi tapi lihat dari database mana masyarakat marjinal sesuai data yang dari pemerintah," terangnya. 

Permendikbud pun telah menegaskan sanksi yang diterapkan jika peserta didik yang orang tua/walinya terbukti memalsukan bukti keikutsertaan. Sanksi tersebut berupa pengeluaran dari sekolah berdasarkan hasil evaluasi sekolah bersama dengan komite sekolah dan dinas pendidikan sesuai dengan kewenangan. Dalam Pasal 19 nomor 8 pun dijelaskan jika terdapat dugaan pemalsuan bikti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah, sekolah bersama pemerintah wajib melakukan verifikasi data dan lapangan serta menindaklanjuti hasil verifikasi sesuai ketentuan perundang-undangan. 

"Itu jauh-jauh hari sebelum, dan data data itu sifatnya dinamis dan harus diperbaharui tapi secara online," ujarnya. Cecep pun mengatakan seharusnya Pemda membuat nota kesepahaman dengan wilayah perbatasan. Artinya, masalah seperti siswa yang berada di wilayah A, tapi dekat dengan wilayah B dapat memilih sekolah sesuai keinginannya. 

"Misalnya, secara sosiologis merasa dia dekat dengan wilayah B, nah itu harus dibuat semacam MoU antar kabupaten kota sehingga masyarakat di pinggiran itu atau di perbatasan tidak merasa di sekat sekat administratif," jelasnya.


Penulis: Fathia Uqimul Haq
Editor : Dadi Haryadi
SUKASARI, AYOBANDUNG.COM--Pemindahan slot bagi pemegang Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 51 tahun 2018 menuai banyak tanggapan. Pasalnya, Muhadjir Effendy dalam keterangan resminya saat mengumumkan sistem zonasi PPDB tahun ini menilai SKTM banyak disalahgunakan. Akhirnya, pemegang SKTM tidak lagi diberikan persentase khusus. Dalam aturan yang dikeluarkan Permendikbud, PPDB dilaksanakan melalui jalur zonasi, prestasi, dan perpindahan tugas orang tua atau wali. Jalur zonasi paling sedikit 90% dari daya tampung sekolah, jalur prestasi paling banyak 5% dari daya tampung sekolah, dan jalur perpindahan tugas orang tua atau wali paling banyak 5% dari daya tampung sekolah. Kuota 90% dalam jalur zonasi termasuk kuota bagi peserta didik tidak mampu dan anak penyandang disabilitas pada sekolah yang menyelenggarakan layanan inklusif. Artinya, mereka tidak lagi termasuk dalam jalur tersendiri namun tergabung dalam kuota zonasi yang 90%. Peserta didik baru yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu harus dibuktikan dengan keikutsertaan peserta didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah. Sehingga tidak ada lagi pembuatan SKTM yang sifatnya tidak terdata di dinas setempat. AYO BACA : Sistem Zonasi PPDB Tak Ideal, Pemkot Bandung Siapkan Solusi Pengamat Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), Cecep Darmawan menanggapi dengan adanya sistem zonasi 90% memungkinkan masyarakat marjinal masuk ke jalur tersebut, diutamakan masalah zonasi. "Masyarakat yang masuk zonasi itu berarti masuk ke sekolah itu," ujarnya, saat dihubungi, Senin (21/1/2019). Namun, tidak seperti tahun sebelumnya di mana SKTM ditonjolkan dalam kategori tersendiri. Karena saat ini SKTM masuk ke dalam jalur zonasi yang tidak ditentukan berapa besarannya. Menurut Cecep, tinggak pemerintah daerah setempat yang menentukan berapa besar aturan. "Minimalnya itu 20%," katanya.

---------
Artikel ini sudah Terbit di AyoBandung.com, dengan Judul Pengamat Pendidikan: Siswa Marjinal Bisa Masuk Zonasi 90%, pada URL https://www.ayobandung.com/read/2019/01/21/43651/pengamat-pendidikan-siswa-marjinal-bisa-masuk-zonasi-90

Penulis: Fathia Uqimul Haq
Editor : Dadi Haryadi
SUKASARI, AYOBANDUNG.COM--Pemindahan slot bagi pemegang Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 51 tahun 2018 menuai banyak tanggapan. Pasalnya, Muhadjir Effendy dalam keterangan resminya saat mengumumkan sistem zonasi PPDB tahun ini menilai SKTM banyak disalahgunakan. Akhirnya, pemegang SKTM tidak lagi diberikan persentase khusus. Dalam aturan yang dikeluarkan Permendikbud, PPDB dilaksanakan melalui jalur zonasi, prestasi, dan perpindahan tugas orang tua atau wali. Jalur zonasi paling sedikit 90% dari daya tampung sekolah, jalur prestasi paling banyak 5% dari daya tampung sekolah, dan jalur perpindahan tugas orang tua atau wali paling banyak 5% dari daya tampung sekolah. Kuota 90% dalam jalur zonasi termasuk kuota bagi peserta didik tidak mampu dan anak penyandang disabilitas pada sekolah yang menyelenggarakan layanan inklusif. Artinya, mereka tidak lagi termasuk dalam jalur tersendiri namun tergabung dalam kuota zonasi yang 90%. Peserta didik baru yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu harus dibuktikan dengan keikutsertaan peserta didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah. Sehingga tidak ada lagi pembuatan SKTM yang sifatnya tidak terdata di dinas setempat. AYO BACA : Sistem Zonasi PPDB Tak Ideal, Pemkot Bandung Siapkan Solusi Pengamat Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), Cecep Darmawan menanggapi dengan adanya sistem zonasi 90% memungkinkan masyarakat marjinal masuk ke jalur tersebut, diutamakan masalah zonasi. "Masyarakat yang masuk zonasi itu berarti masuk ke sekolah itu," ujarnya, saat dihubungi, Senin (21/1/2019). Namun, tidak seperti tahun sebelumnya di mana SKTM ditonjolkan dalam kategori tersendiri. Karena saat ini SKTM masuk ke dalam jalur zonasi yang tidak ditentukan berapa besarannya. Menurut Cecep, tinggak pemerintah daerah setempat yang menentukan berapa besar aturan. "Minimalnya itu 20%," katanya.

---------
Artikel ini sudah Terbit di AyoBandung.com, dengan Judul Pengamat Pendidikan: Siswa Marjinal Bisa Masuk Zonasi 90%, pada URL https://www.ayobandung.com/read/2019/01/21/43651/pengamat-pendidikan-siswa-marjinal-bisa-masuk-zonasi-90

Penulis: Fathia Uqimul Haq
Editor : Dadi Haryadi

Panitia PPDB 2019 Gelar "Diskusi Publik Persiapan PPDB 2019"

BANDUNG, DISDIK JABAR – Panitia Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2019 Jawa Barat menggelar 'Diskusi Publik Persiapan PPDB 2019" di Hotel Holiday Inn, Jln. Dr. Djunjunan No. 96, Kota Bandung, Rabu (12/6/2019). Diskusi dipimpin langsung oleh Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Jawa Barat (Jabar), Dewi Sartika dan dihadiri berbagai stakeholder pendidikan di Jabar.
Kadisdik menjelaskan, persiapan PPDB 2019 telah mencapai tahap akhir. Setelah melalui tahap sosialisasi yang masih digencarkan, Disdik Jabar mendorong seluruh satuan pendidikan untuk melakukan simulasi pendaftaran PPDB di sekolah masing-masing. “Simulasi penting untuk mengukur kesiapan sekolah saat hari pendaftaran. Ini salah satu antisipasi agar saat pelaksanaan semuanya telah direncakan dengan matang,” ujarnya.

Mengingat cakupan provinsi yang luas, lanjut Kadisdik, pihaknya tak mungkin bisa menyelesaikan semua permasalahan di lapangan tanpa bantuan seluruh panitia serta masukan dari para stakeholder pendidikan yang ada di Jabar. 

“Semoga di forum ini muncul ide-ide yang diciptakan bersama guna terselenggaranya PPDB yang kondusif dan berjalan sebaik-baiknya,” harapnya.

Perwakilan Ikatan Alumni (IKA) Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), Cecep Darmawan mengapresiasi Disdik Jabar yang mengambil langkah proaktif dalam proses persiapan PPDB tahun ini. Ia pun menilai baik seluruh regulasi PPDB yang terhimpun dalam petunjuk teknis. Namun, Cecep menegaskan harus ada konsistensi Disdik Jabar dalam proses implementasi ketentuan tersebut.

“Sebaik-baiknya peraturan adalah peraturan yang dilaksanakan dengan baik. Karena, jika carut-marut dimulai dari sisi regulasi maka permasalahan akan melebar kemana-mana,” katanya.

Lebih jauh, Cecep berharap ada tindakan tegas terhadap oknum yang melanggar ketentuan PPDB 2019 saat proses pelaksanaaan. “Harus ada sanksi tegas. Jika hal itu bisa ditegakkan, Jabar bisa menjadi best practice sebagai zona integritas PPDB tahun ini,” pungkasnya. 

Selain dihadiri Panitia PPDB 2019, diskusi tersebut juga dihadiri 22 organisasi pendidikan yang ada di Jabar. Antara lain, Asosiasi Ketua Komite SMA Provinsi Jawa Barat, Dewan Pendidikan Kota Bandung, IKA UPI Jabar, PGRI Jabar, Komunitas Peduli Pendidikan Jabar, dan Ikatan Guru Indonesia.***

81 Persen Lulusan SMA Di Jabar, Pengamat: Segera Sahkan Dewan Pendidikan

RMOLJabar. Ditengah persaingan global, tuntutan dunia pendidikan sudah seharusnya lebih dari Strata Dua (S2) Namun data menunjukkan, pendidikan orang Indonesia rata-rata masih belum lulus SMP. 

 Demikian, diungkapkan Pengamat Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Cecep Darmawan, saat dihubungi RMOLJabar, Minggu (5/4)

Di Jawa Barat misalnya lulusan SMA yang melanjutkan ke perguruan tinggi hanya sekitar 17-19% saja setiap tahunnya, artinya 81% orang Jawa Barat tingkat SMA tidak melanjutkan ke perguruan tinggi.

"Pertanyaannya yang tidak melanjutkan kemana dan itu menumpuk tiap tahun, sementara Jabar mau juara. Juaranya di mana kalau seperti itu dan itu auto kritik juga bagi pemerintah provinsi," ujar Cecep.

Selain itu Cecep juga mengkritik Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, yang dinilainya terlalu lama mengesahkan Dewan Pendidikan, padahal menurutnya dewan pendidikan stakeholder yang bisa menopang atau menjadi mitra dalam bidang pendidikan di Jawa Barat.

"Kemarin lagi rame soal dewan pendidikan dan itu hal penting sesuai amanat undang-undang. Kenapa gubernur terlalu lama untuk melakukan pengesahan. Ada apa sebetulnya? Jadi, gubernur harus segera mengesahkan dewan pendidikan," tandasnya. [yud]

Pengamat Pendidikan Minta Sebut Zonasi PPDB Tidak Cocok Diterapkan, Begini Kekurangannya

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Hilda Rubiah
TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Guru Besar UPI sekaligus Pengamat Pendidikan, Prof Dr Cecep Darmawan, meminta pemerintah menyesuaikan peraturan zonasi dengan kondisi setiap daerah.

"Jangan dipukul rata, khusus di Jawa Barat, dalam peraturan gubernur ada inkonsistensi pasal-pasal dalam PPDB di Jawa Barat," ujar Cecep Darmawan, kepada Tribun Jabar saat dihubungi, Jumat (17/5/2019).


Cecep memaparkan di dalam Bab XI tentang Ketentuan Peralihan Pasal 40, dijelaskan bahwa pelaksanaan PPDB tahun ajaran 2019/2020, ketentuan mengenai domisili calon peserta didik berdasarkan alamat pada kartu keluarga atau surat keterangan domisili yang terbit setidaknya enam bulan sebelum PPDB.

Namun yang tertera di pasal 16 ayat (1) menerangkan peserta didik yang bersangkutan telah berdomisili paling singkat satu tahun sebelum pendaftaran PPDB.

Dalam hal ini, Cecep mempertanyakan pengecualian terkait aturan pasal 40.


Menurut Cecep, sistem PPDB lebih baik menggunakan sistem zonasi yang diatur dengan memperhatikan semangat otonomi daerah dan desentralisasi pendidikan sesuai karakteristik daerah masing masing.

Ia menyarankan agar pemerintah terlebih dahulu menerapkan standarisasi pendidikan nasional secara merata di seluruh Indonesia.

"Permen-nya harus dicabut dulu, dan diubah dengan sistem zonasi yang bernuansa desentralisasi pendidikan," ujarnya

Dikatakan Cecep, zonasi yang diatur secara nasional belum cukup diperlukan mengingat standar nasional pendidikan nyata belum terealisasi dengan baik.
Jika semua sekolah sudah menggunakan standar pendidikan yang sama, kata Cecep, tidak akan klasifikasi sekolah favorit dan tidak favorit.

Oleh karena itu, dampak zonasi seperti sekarang tidak menjamin hilangnya label sekolah favorit dan tidak favorit.

Ia juga menilai, sistem zonasi dapat melahirkan penyalahgunaan alamat rumah melalui titipan nama di kartu keluarga atau 'mengakali' sistem untuk masuk sekolah favorit.

"Dalam hal ini pemerintah pun justru menjadi kesulitan sendiri dan tidak jeli," ujarnya.

Menurut Cecep, sistem PPDB lebih baik menggunakan sistem zonasi yang diatur dengan memperhatikan semangat otonomi daerah dan desentralisasi pendidikan sesuai karakteristik daerah masing masing.

Ia menyarankan agar pemerintah terlebih dahulu menerapkan standarisasi pendidikan nasional secara merata di seluruh Indonesia.

"Permen-nya harus dicabut dulu, dan diubah dengan sistem zonasi yang bernuansa desentralisasi pendidikan," ujarnya

Dikatakan Cecep, zonasi yang diatur secara nasional belum cukup diperlukan mengingat standar nasional pendidikan nyata belum terealisasi dengan baik.
Jika semua sekolah sudah menggunakan standar pendidikan yang sama, kata Cecep, tidak akan klasifikasi sekolah favorit dan tidak favorit.

Oleh karena itu, dampak zonasi seperti sekarang tidak menjamin hilangnya label sekolah favorit dan tidak favorit.

Ia juga menilai, sistem zonasi dapat melahirkan penyalahgunaan alamat rumah melalui titipan nama di kartu keluarga atau 'mengakali' sistem untuk masuk sekolah favorit.

"Dalam hal ini pemerintah pun justru menjadi kesulitan sendiri dan tidak jeli," ujarnya.

Penulis: Hilda Rubiah
Editor: Theofilus Richard

Copyright © Cecep Darmawan | Guru Besar Universitas Pendidikan Indonesia