20 Januari 2020

Pengamat Pendidikan; Mendikbud Baru, Butuh Pendamping Profesional

PASUNDANNEWS.COM, BANDUNG –Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang baru dilantik pada tanggal 23 oktober 2019 lalu, Nediem Anwan Makarim, menjadi perbancangan di berbagai kalangan.

Nadiem yang merupakan seorang pengusaha, lama berkecimpung di dunia bisnis, sekarang ditunjuk menjadi orang nomor satu di kementerian pendidikan.


Kendati demikian, Pengamat Pendidikan, Prof. Dr. H. Cecep Darmawan, menilai, keraguan yang muncul dari berbagai pihak terhadap Mendikbud Nadiem, merupakan hal yang logis.

Cecep, mengatakan, jabatan menteri merupakan jabatan politis, tetapi harus juga melihat latarbelakang profesionali tasnya. Karena akan berpengaruh terhadap tugas yang embannya.
Guru besar UPI sekaligus pengamat pendidikan ini, menilai, keraguan muncul dikarenakan latar belakang Nadiem yang merupakan seorang pengusaha dan berkecimpung di dunia bisnis, oleh karenanya butuh pendamping profesional dibidang pendidikan dalam menjalankan tugasnya.

“Jabatan menteri itu memang jabatan politisnya, meski begitu memang lebih ideal kalau menteri itu mempunyai dukungan politik dan profesional. Mendikbud Nadiem butuh pendamping profesional di bidang pendidikan, dan itu akan membantunya menjalankan tugas menteri” Ucapnya.

Walau begitu lanjut Cecep, masyarakat perlu memberikan kesempatan pada Nadiem untuk menunjukan kinerjanya memimpin Kemendikbud.

“masyarakat perlu memberi kesempatan kepada beliau menjalankan tugas, membuat kebijakan-kebijakan yang lebih strategis untuk pendidikan, walaupun dari luar jalur pendidikan, mudah-mudahan bisa memberi warna yang lebih baik,” kata Cecep.

Cecep mengungkapkan, persoalan pendidikan di Indonesia saat ini masih sangat rumit. Hingga kini pemerintah belum mampu menerapkan delapan standar pendidikan.

Ke-8 standar itu, yaitu standar isi, standar kompetensi lulusan, standar proses pendidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan. standar pembiayaan pendidikan, standar penilaian pendidikan, serta standar pendidik dan tenaga kependidikan.

“Kalau saja itu diprioritaskan delapan standar terpenuhi, saya kira disparitas antar daerah, antar sekolah, antar perguruan tinggi juga relatif menipis. Sayangnya pemerintah sendiri saya pikir belum akan mampu seluruhnya pada tahun-tahun awal untuk memenuhi standar-standar itu. Walaupun kita berharap Pak Nadiem segera menunaikan delapan standar itu secara massive,” terangnya.

Untuk mengatasi persoalan pendidikan di indonesia, Cecep pun menilai, dibutuhkan sosok Wakil Menteri serta Direktur Jenderal dengan latar belakang di bidang pendidikan yang mumpuni agar dapat membantu tugas Nadiem di Kemendikbud.

“Untuk menopang persoalan pendidikan yang begitu besar, mestinya segera dilantik Wakil Menteri dan harusnya jabatan profesional bukan jabatan politik, artinya dia PNS dan punya track record jalur profesional, di bidang pendidikan” tambahnya.

Selain itu, cecep menyarankan agar Mendikbud banyak berdiskusi, berdialog, dan bertanya kepada ahli-ahli pendidikan untuk memperluas pengetahuan terkait sektor pendidikan di Indonesia.
“Untuk memperluas pengetahuan disektor pendidikan, pak Nadiem harus banyak berdialog, diskusi dan bertanya kepada para ahli-ahli dibidangnya” Pungkasnya.

Berita, dilansir dari laman mediaindonesia.com tangal 27 oktober 2019. Sesuai konfirmasi narasumber, terdapat perubahan pada judul dan kutipan kata narasumber. (hen)

Sumber:  http://pasundannews.com/pengamat-pendidikan-mendikbud-baru-butuh-pendamping-profesional/

Cetak Biru Cegah Pendidikan Gonta-ganti Kebijakan

Jakarta: Pengamat pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), Cecep Darmawan menyambut positif disusunnya cetak biru pendidikan Indonesia. Memiliki cetak biru sangat penting, agar kebijakan pendidikan tidak mudah berubah-ubah meski pimpinan yang membawahi bidang pendidikan silih berganti.

Menurut Cecep hal tersebut juga termasuk ke dalam pengamalan dari amanat Pembukan Undang-undang Dasar 1945. "Kalau dari sisi manajemen publik dalam teorinya itu, kita kan punya national interest, itu ada di pembukaan Undang-undang Dasar 1945 salah satunya mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah dari situ artinya manusia Indonesia itu mau diarahkan seperti apa di 50 tahun atau 100 tahun ke depan," kata Cecep saat dihubungi, Jakarta, Senin, 23 Desember 2019.

Ia menyebutkan, cetak biru ini nantinya dapat menjadi acuan atau peta jalan pendidikan Indonesia dalam jangka waktu panjang "Blue print itu memang dibutuhkan, tapi itu dalam jangka waktu yang amat panjang. Sekitar 50 tahun sampai 100 tahun," kata Cecep.

Cecep meminta agar pembuatan cetak biru ini jangan terburu-buru dan harus melibatkan seluruh stakeholder pendidikan, bukan hanya pemerintah. "Tapi melibatkan sektor lain khususnya daricivil society seperti pelaku pendidikan, penyelenggara pendidikan dan sebagainya. Termasuk juga kementerian lain yang berhimpitan," imbuhnya.

Ia menilai nantinya cetak biru ini perlu juga dimasukkan ke dalam sebuah kebijakan. Mengingat kebijakan pendidikan di Indonesia kerap kali berubah setiap ganti pimpinan kementerian

"Blue print harus dibuat, setelah itu juga dimasukkan ke dalam kebijakan, yaitu apakah berupa Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah atau macam-macam, jadi harus mengikat, jadi nanti kalau ganti menteri blue print-nya tetap dapat berjalan," sebutnya.

Ia pun mengaku, tak masalah dengan pemerintah yang baru saja memulai cetak biru pendidikannya. Jika dilihat dari negara tetangga yang telah memiliki cetak biru pendidikan sejak 2013.

"Ya dari pada tidak sama sekali, jadi maksud saya tidak ada istilah terlambat, mamang mestinya kita dari awal. Tapi tidak masalah lah," ujarnya.

Sebelumnya, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Nadiem Anwar Makarim mengatakan, pihaknya tengah menyusun cetak biru (blue print) pendidikan. Naskahnya ditargetkan selesai dalam enam bulan ke depan.

"Blue print sedang dibuat dan enggak bisa tergesa-tergesa dan harus dikemas dalam suatu strategi. Harapannya dalam waktu enam bulan ini bisa selesai," kata Nadiem di acara ' Taklimat Media' di Gedung A Kemendikbud, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta, Senin, 23 Desember 2019.


(CEU)

Sumber:  https://www.medcom.id/pendidikan/news-pendidikan/lKYBoGQN-cetak-biru-cegah-pendidikan-gonta-ganti-kebijakan

Program SPP Gratis Pemprov Jabar Perlu Perhitungan Matang

BANDUNG, (PRFM) - Pemerintah Provinsi Jawa Barat  akan menggratiskan SPP bagi siswa SMA, SMK negeri dan SLB Negeri. Menurutnya, ini dilakukan sebagai bentuk keseriusan pemerintah di bidang pendidikan pada 2020.

Pengamat Pendidikan dari Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Prof. Dr. Cecep Darmawan mengapresiasi langkah yang dilakukan oleh pemprov dalam program penggratisan SPP ini. Namun Cecep menilai program ini harus tepat sasaran. Dengan kata lain tidak dipukul rata semua sekolah.
"Menggratiskan SPP harusnya dibarengi perhitungan pada kebutuhan sekolah, tidak dipukul rata dan tentu beragam sesuai dengan sekolah masing-masing. Sekolah yang sudah dapat bantuan dari orangtua diberi stimulan yang lebih," katanya saat on air di Radio PRFM 107,5 News Channel, Minggu (1/12/2019).

Cecep menambahkan, Pemerintah Provinsi Jawa Barat seharusnya terbuka dari awal tentang apakah program itu termasuk melarang adanya pungutan lain-lain di sekolah atau tidak. Selain itu, Pemprov Jabar juga harus merilis standar biaya pendidikan di Jabar untuk jenjang SMA, SMK, dan SLB tiap tahun untuk tiap siswa.

Bahkan Pemprov Jabar, sambung dia perlu mengadopsi sistem Uang Kuliah Tunggal (UKT) di perguruan tinggi untuk pembiayaan pendidikan pengganti SPP.
"Hemat saya, kalau mau digratiskan, bukan ke sekolah tapi siapa yang digratiskan itu. Kemudian dari kalangan mampu juga tetap diberikan kesempatan," tambahnya.

Redaksi Oleh : Asep Yusuf Anshori
Sumber Foto : Pikiran Rakyat/ilustrasi

Pakar Politik Cecep Darmawan : Demokrasi Harus Diimbangi Kegembiraan Bukan Kelelahan

Bandung,Beritainspiratif.com -Banyaknya petugas yang meninggal dunia pada pelaksanaan Pemilu 2019, harus menjadi cermin bagi Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara. Kedepan manajemen pemilu seperti apa yang lebih tertib, transparan dan tidak membuat banyak kelelahan.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya 12 petugas PPS, PPK dan KPPS di Jawa Barat meninggal dunia dan sebagian lagi jatuh sakit diduga karena kelelahan selama melaksanakan tugas pada Pemilu 2019.

Pakar politik dari Universitas Pendidikan Indonesia Prof. Cecep Darmawan mengatakan, demokrasi itu harusnya diimbangi dengan kegembiraan bukan dengan kelelahan seperti ini.

“Ini kan pemilu pertama menyatukan pikeg dan pilpres. Kita belum punya pengalaman. Selayaknya ini jadi cermin kedepan,” ujarnya di Bandung, Selasa (23/4/2019).

Cecep yang juga menjabat sebagai Kepala Pusat Kajian dan Pengembangan Kebijakan Publik UPI ini menjelaskan, demokrasi itu ada dua yaitu demokrasi substantif dan demokrasi prosedural.
“Hari ini kita menyaksikan demokrasi prosedural itu, kelihatannya banyak kendala khususnya kendala teknis,” ujar Cecep.

“Banyaknya persoalan terutama saya lihat di medsos dan TV, ini seharusnya bisa lebih diantisipasi oleh KPU sebagai penyelenggara, termasuk di dalamnya Bawaslu sebagai pengawas,” tambah dia.

Ia menilai, ada yang lolos dalam pengawasan atau perencanaan, sehingga banyak petugas di lapangan yang kelelahan bahkan sampai meninggal dunia.

“Solusinya, sebagai penyelenggara KPU harus lebih mengantisipasi,” katanya.

Menyinggung adanya salah input oleh petugas, ia menegaskan perlu kehati-hatian.
“Mungkin ini juga kelemahan dari pengawasan sehingga salah input. Bisa juga pelatihan yang kurang optimal atau karena masalah teknis. Namun bila ada unsur kesengajaan, harus ditindak tegas, tegakkan law enforcement,” pungkas dia.
[Ida]

Sumber:  https://www.beritainspiratif.com/pakar-politik-cecep-darmawan-demokrasi-harus-diimbangi-kegembiraan-bukan-kelelahan/
GUNUNGPATI, AYOSEMARANG.COM- Tantangan zaman dalam bidang pembangunan Sumber Daya Manusia mengisyaratkan seseorang untuk menjadi sosok pekerja keras, dinamis, terampil, menguasai IPTEK serta bertalenta global. Dalam mewujudkan generasi demikian, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang menyelenggarakan Kuliah Umum dengan tajuk “Arah Baru Indonesia Masa Depan” di Gedung Prof Wuryanto Unnes, Jumat (15/11/2019). Hadir sebagai pembicara dalam acara tersebut Heru Setiadi, S.H., M.Si, Sekda Prov Jateng mewakili Wakil Gubernur Prov. Jawa Tengah, Prof. Cecep Darmawan (Universitas Pendidikan Indonesia), Budi Ariesta Romadhoni S.I.Kom. dan Baretta Halilintar. Tema besar tersebut terbagi menjadi beberapa sub tema yang terdiri atas meneguhkan kebhinnekaan untuk NKRI yang berdaulat, pendidikan untuk Indonesia masa depan serta fenomena disruption dan perkembangan teknologi di dunia kerja.

---------
Artikel ini sudah Terbit di AyoSemarang.com, dengan Judul Kecerdasan Buatan Bisa jadi Ancaman, pada URL https://www.ayosemarang.com/read/2019/11/15/47423/kecerdasan-buatan-bisa-jadi-ancaman

Penulis: Afri Rismoko
Editor : Abdul Arif

Copyright © Cecep Darmawan | Guru Besar Universitas Pendidikan Indonesia