03 Agustus 2020

Cabut Sektor Pedidikan dari RUU Cipta Kerja untuk Cegah Komersialisasi

PIKIRAN RAKYAT - Masuknya materi tentang pendidikan dalam RUU Cipta Kerja dikhawatirkan kian menguatkan potensi komersialisasi pendidikan. Oleh karena itu, pembahasan sektor pendidikan sebaiknya dicabut dari muatan Rancangan Undang Undang Cipta Kerja.

Upaya perbaikan kualitas pendidikan mestinya dilakukan dengan mengubah UU Nomor 3 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) melalui mekanisme omnibus law atau mengaitkannya dengan perundangan lain terkait bidang pendidikan.

Demikian benang merah Seminar Nasional Virtual “Menyikapi RUU Cipta Kerja Sektor Pendidikan”, Sabtu 11 Juli 2020. Hadir sebagai pembicara Guru Besar UPI Prof Dr Sunaryo Kartadinata, MPd dan Prof Dr Cecep Darmawan, SPd,  SIP, SH, MH, MSi, Guru Besar IPB Prof. Dr. H. Bomer Pasaribu, SH, SE, MS, Guru Besar Akuntansi yang juga Mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Prof Dr Haryono Umar, MSc. Seminar dibuka Ketua Umum DPP Pergubi Prof Dr Ir Gimbal Doloksaribu, MT.

Secara umum, pengaturan pada sektor pendidikan yang menjadi persoalan pada RUU Cipta Kerja dimulai dari ketentuan Pasal 63 yang menghapuskan prinsip nirlaba dalam otonomi pengelolaan perguruan tinggi yang sebelumnya melekat dan menjadi kewajiban sebagaimana diatur melalui Pasal 63 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

Prinsip nirlaba itu sendiri menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 adalah prinsip kegiatan yang tujuannya tidak untuk mencari laba, sehingga seluruh sisa hasil usaha dari kegiatan harus ditanamkan kembali ke Perguruan Tinggi untuk meningkatkan kapasitas dan/atau mutu layanan pendidikan.
“Oleh karena itu penghapusan prinsip nirlaba ini menjadi persoalan serius karena apabila ketika prinsip nirlaba itu dihapus, maka sistem pendidikan tinggi di Indonesia dianggap sebagai ‘komoditi’, sehingga tidak dapat lagi menjamin kebutuhan-kebutuhan warga negara untuk memperoleh pendidikan,” ungkap Cecep Darmawan yang juga Ketua Harian DPD Pergubi Jabar.

Problematika Profesi Guru dalam Perspektif Hukum Pendidikan

OLEH CECEP DARMAWAN

(Guru Besar Ilmu Politik Universitas Pendidikan Indonesia dan Pengkaji Hukum Pendidikan/Komunitas Cinta Indonesia/KACI #PASTI BISA#)

Profesi guru kerap mendapat perhatian serius berbagai pihak. Setidaknya ada sejumlahpersoalan guru, di antaranya menyangkut profesi guru, disparitas guru, kualitas guru, kesejahteraan guru, perlindungan hukum guru, karier guru, dan lembaga penghasil guru. Penulis akan membahas profesi guru dan pendidikan profesi guru dalam perspektif hukum pendidikan.
Pendidikan Profesi Guru (PPG) merupakan konsekuensi yuridis dari UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (UUGD), yang mewajibkan lulusan sarjana pendidikan mengikuti PPG sebagai pendidikan profesi. Artinya lulusan S1 Pendidikan tidak otomatis menjadi guru profesional sebelum mengikuti dan lulus pendidikan profesi melalui PPG. PPG seakan menjadi harga mati bagi calon guru sebagaimana amanat UUGD.
Dikuatkan oleh Putusan MK tahun 2013 yang menolak uji materi atau Judicial Review (JR) yang diusung oleh sejumlah mahasiswa terkait pasal 9 UUGD. MK menyatakan profesi guru sebagai profesi yang terbuka. Artinya sarjana manapun bisa mengikuti PPG selama memenuhi persyaratannya. MK merujuk kepada konstitusi khususnya pasal 27 ayat (2) tentang Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Pupus sudah upaya hukum untuk melindungi profesi guru melalui jalur JR ke MK. Meski masih menyisakan pertanyaan tentang dimana rasa keadilan bagi guru dibandingkan dengan profesi lain yang menjadi profesi tertutup. Misalnya profesi dokter, profesi pengacara, profesi akuntan, profesi psikolog, dan lain-lain. Untuk memasuki profesi mereka, kita harus menempuh pendidikan sarjana sesuai pendidikan akademik di bidangnya. Nah, mengapa guru sebagai profesi tidak diberlakukan seperti itu? Dimana rasa keadilannya? Mungkinkan putusan MK dibatalkan atau dianulir oleh putusan MK berikutnya? Inilah perdebatan ahli hukum tata negara. Meski kita pahami bahwa MK berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang sifatnya final dan mengikat. Dan Putusan MK pun tidak dapat dilakukan JR, karena putusan MK bukan objek JR.
Sekarang kita cermati beberapa pasal dalam UUGD. Pasal 8 UUGD menegaskan guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Pasal 9, menyatakan kualifikasi akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diperoleh melalui pendidikan tinggi program sarjana atau program diploma empat. Pasal 10, menjelaskan bahwa (1) Kompetensi guru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi.
Selanjutnya Pasal 11, ayat (1) Sertifikat pendidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diberikan kepada guru yang telah memenuhi persyaratan. Sementara ayat (2) Sertifikasi pendidik diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang memiliki program pengadaan tenaga kependidikan yang terakreditasi dan ditetapkan oleh Pemerintah. Pasal 12, menjelaskan setiap orang yang telah memperoleh sertifikat pendidik memiliki kesempatan yang sama untuk diangkat menjadi guru pada satuan pendidikan tertentu.
Atas pemahaman UUGD, alumni S1 Pendidikan yang telah memiliki ijasah dan bergelar Sarjana Pendidikan (S.Pd) pun tidak memiliki kewenangan mengajar selama yang bersangkutan belum mengikuti dan lulus PPG. Pemerintah masih membatasi pelaksanaan PPG ini, sementara lulusan Sarjana Pendidikan tiap tahun diperkirakan tidak kurang dari 150.000, bahkan lebih. Jika diasumsikan hanya 10 persen yang mengukuti PPG, artinya hanya 15 ribu sarjana pendidikan yang berpeluang menyandang profesi guru (Gr). Selebihnya 135.000 lulusan serjana pendidikan tiap tahun harus menunggu antrian mengikuti PPG. Jika kebijakan ini tidak segera diperbaiki maka dalam hitungan 5 sampai 10 tahun ke depan akan terjadi akumulasi pengangguran sarjana pendidikan yang luar biasa. Akan menjadi “Bom Waktu” karena mereka tidak bisa diangkat menjadi guru, meski masih terbuka peluang di luar profesi guru. Tapi peluang itu tidak akan mendongkrak angka pengangguran sarjana pendidikan secara signifikan.
Bagaimana kalau seorang sarjana pendidikan lalu ia mengajar tanpa memiliki sertifikat profesi guru, maka menurut UUGD, yang bersangkutan belum dikategorisasi sebagai guru dalam pengertian yuridis. Setidaknya ia menyandang sebagai “pengajar atau sarjana mengajar”, bukan guru. Meski ia sering di masyarakat dipanggil guru. Panggilan guru oleh masyarakat itu adalah istilah guru secara sosiologis, yang berbeda dan jauh lebih luas daripada istilah guru secara yuridis formal.
Pengalaman penulis sebagai dosen PPG, ditemukan bahwa kurikulum PPG selain belum sepenuhnya ideal, karena disinyalir substansi mata kuliah dan tidak jauh berbeda dengan mata kuliah S1 pendidikan, masih ditemukan materi-materi yang tumpah tindih dengan materi ajar pada program pendidikan akademik S1, modul-modulnya perlu dikaji ulang, model kuliah daring kurang efektif, dan soal latihan dan ujian masih diragukan validasinya.
PPG juga seakan menafikan peran PT berbasis pendidikan atau PT “penghasil” guru. Penulis tidak mau menyebut PT LPTK (Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan), karena istilah LPTK adalah istilah yang salah kaprah atau keliru baik secara keilmuan maupun secara yuridis. Secara keilmuan istilah LPTK tidak tepat. Apa yang dimaksud Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan? Seakan-akan ada PT yang hanya menghasilkan Tenaga Kependidikan (Tendik). Padahal faktanya yang meluluskan tendik bukan hanya PT berbasis pendidikan tetapi juga PT nonpendidikan. Lalu, dimana bedanya? Sayangnya peraturan perundang-undangan pun menyebut istilah LPTK secara tidak tepat.
Kembali kepersoalan profesi guru, UUGD menyamakan antara lulusan sarjana pendidikan maupun sarjana nonpendidikan dalam hal kesempatan menjadi guru. UUGD ini membuka kran bagi sarjana nonpendidikan untuk menjadi guru asalkan mereka dapat mengikuti dan lulus PPG. Sayangnya, lulusan sarjana pendidikan pun diharuskan hal yang sama meski proporsinya berbeda. Pertanyaan berikutnya apakah dengan mengikuti PPG dengan waktu yang relatif singkat, dijamin akan menghasilkan keluaran (output) sebagai guru yang profesional? Bukankan untuk menjadi guru profesional harus disiapkan sejak awal yang bersangkutan mengikuti pendidikan akademiknya (model kunkuren). Sementara, pelaksanaan PPG selama ini seakan serba instan tanpa ruh kependidikan bagi para calon guru. Kondisi ini pun menunjukkan betapa lemahnya sistem pendidikan nasional kita melindungi profesi guru melalui PPG. Meski sudah bertahun-tahun diajar dengan pengetahuan kependidikan dan mata kuliah kependidikan, nyatanya seorang sarjana pendidikan harus tetap mengikuti PPG.
Penulis pernah menyatakan bahwa setidaknya ada tiga persoalan dasar yang tidak diindahkan oleh pemerintah sendiri. Pemerintah sendiri anehnya, tidak konsisten terhadap apa yang tersurat dalam UUGD. Pertama, adanya amanat dalam pasal 82 UUGD bahwa pemerintah seharusnya sudah mulai melaksanakan PPG sejak Desember 2006. Kenyataan PPG dengan model protofolio dan PLPG bagi guru dalam jabatan dilaksanakan setelah Desermber 2006. Kedua, guru yang belum memilik ijasah S1 dan belum sertifikasi seharusnya sudah selesai pada Desember 2015. Namun kenyataannya sampai hari ini masih banyak guru yang belum mengikuti sertifikasi dalam jabatan. Ketiga, berkaitan dengan amanat pasal 83 UUGD bahwa semua peraturan perundang-undangan yang diperlukan untuk melaksanakan UUGD seharusnya diselesaikan selambat-lambatnya 18 (delapan belas) bulan sejak berlakunya UUGD ini. Artinya akhir Juni 2007 pemerintah seharusnya sudah mengeluarkan aturan-aturan pelaksanaan dari UUGD ini. Namun kenyataannya, peraturan pelaksanaan UUGD keluar setelah Juni 2007, misalnya PP tentang Guru baru keluar pada 2008 (Cecep Darmawan, Pikiran Rakyat, 31 Oktober 2018). Bahkan lebih parah lagi pemerintah sendiri melanggar aturannya sendiri dengan kebijakan mengangkat calon CPNS/ASN guru yang membolehkan sarjana pendidikan yang belum PPG, dalam beberapa tahun terakhir ini.
Atas dasar probelematika di atas, hendaknya pemerintah mengkaji kembali kebijakan pendidikan profesi guru/PPG ini secara komprehensif. Perlu dipikirkan tentang kebijakan Pendidikan Profesi Guru (PPG) yang terintegrasi dengan pendidikan akademik bagi mahasiswa program sarjana pendidikan dari prodi dan institusi PT terakreditasi masing-masing A (Unggul) dengan sistem asrama. Selanjutnya, sudah saatnya pemerintah melakukan reevaluasi perguruan tinggi pendidikan swasta yang sudah sangat banyak untuk dilakukan semacam merger. Berikutnya pemerintah pun segera memperbaiki sistem pendidikan di PT pendidikan agar lebih profesional dan tidak tumpang tindih dengan PPG. Pemerintah harus membuat model sertifikasi bagi sarjana nonpendidikan yang dilakukan secara selektif, ketat, dalam jangka waktu yang lebih lama, dengan tetap memprioritaskan sarjana pendidikan sesuai dengan latar belakang keilmuannya. Dan terakhir pemerintah dan DPR segera melakukan revisi UUGD dengan memisahkan UU Guru dengan UU Dosen. Meskipun norma bahwa profesi guru sebagai profesi terbuka sulit dihapuskan mengingat norma itu sudah ditetapkan oleh Putusan MK yang bersifat Final dan mengikat (final and binding).
Bahkan, secara ideal, pemerintah sebenarnya dapat menerapkan sistem hukum yang mengadopsi tradisi hukum comman law, dengan model omnibus law bidang pendidikan. Jadi ke depan hanya ada satu UU yang mengatur hal-ikhwal pendidikan secara terintegarasi yakni UU Sistem Pendidikan Nasional. UU Sisdiknas mengatur semua hal tentang pendidikan termasuk proefesi guru tetapi hanya menyangkut prinsip-prinsip dasarnya saja. Selebihnya diatur dalam bentuk PP dan turunannya. Dengan demikian semoga profesi guru akan lebih terlindungi dan diperlakukan nondiskriminatif seperti profesi-profesi lainnya di NKRI ini. ***

Cabut Sektor Pendidikan dari RUU Cipta Kerja

REPUBLIKA.CO.ID, Oleh: Cecep Darmawan, Guru Besar Universitas Pendidikan Indonesia dan Direktur CeQu Darul Hikam Bandung

Kontroversi Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta kerja terus berlanjut. Meski masih masa pandemi covid-19, pemerintah beserta DPR RI terus bersemangat melakukan pembahasan RUU Cipta Kerja. Stamina politik  DPR ternyata cukup kuat untuk segara menuntaskan RUU ini.

RUU Cipta kerja diyakini pemerintah, dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi, memperbaiki kesejahteraan rakyat, dan membawa negara Indonesia menuju lima besar ekonomi di dunia. Secara materiil, RUU Cipta Kerja memuat 11 klaster yang di dalamnya terdapat kurang lebih 79 undang-undang dan 1.244 pasal terdampak.

Setelah memperoleh berbagai kritik, saran, masukan, dan tekanan publik khususnya kaum buruh, pemerintah akhirnya memutuskan agar klaster ketenagakerajaan ditunda. Selain isu krusial ketenagakerjaan, buruh, dan lingkungan, subklaster pendidikan pun penuh dengan kontroversi. Bahkan muatan materi pada klaster penyederhanaan perizinan, khususnya subklaster atau sektor pendidikan tidak kalah peliknya.

Seperti telah diketahui, di dalam klaster penyederhanaan perizinan terdapat 18 subklaster atau sektor. Subklaster pendidikan sangat krusial untuk dikritisi. Awalnya, sektor pendidikan dalam RUU Cipta Kerja masih belum banyak disoroti dan dikaji secara mendalam oleh para akademisi.

Namun, seiring waktu, banyak pihak keberatan dengan materi muatan subklaster pendidikan ini. Terdapat sejumlah masalah yang dapat mengubah regulasi pendidikan di Indonesia dan menyeret pendidikan ke arah domain komersialisasi.

RUU Cipta Kerja dalam sektor pendidikan akan berdampak pada beberapa ketentuan pasal dari berbagai undang-undang diantaranya Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, dan Undang-Undang No. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Penulis sendiri memberikan beberapa catatan penting terhadap RUU Cipta Kerja khususnya dalam sektor pendidikan.

Dalam pasal-pasal RUU Cipta Kerja seolah-olah pendidikan hanya dianggap sebagai komoditas ekonomi (capital) semata. Alih-alih meningkatkan kualitas pendidikan, yang akan terjadi justru memperlemah sistem pendidikan bangsa kita. Bahkan beberapa regulasi terkait pendidikan dihapuskan dan dianggap membatasi atau menghalangi kemajuan ekonomi. Padahal sejatinya pendidikan merupakan sektor utama yang dapat membawa efek domino (domino effect) bagi sektor-sektor lainnya semakin maju.

Di samping itu, landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis dalam Naskah Akademik RUU Cipta Kerja belum cukup menggambarkan esensi yang menjadi arah dan tujuan RUU Cipta Kerja sektor pendidikan. Lebih jauh,  hakikat pendidikan dalam RUU Cipta Kerja telah direduksi hanya sekedar melatih dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang siap kerja. Pendidikan diposisikan layaknya mesin yang menopang industrialisasi. 

Persoalan pendidikan yang hakikinya terkait dengan watak, kepribadian, peradaban, dan martabat bangsa seakan-akan tenggelam dalam RUU Cipta Kerja tersebut. Padahal pendidikan nasional bangsa Indonesia memiliki tujuan yang luhur sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yakni untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Secara materiil, terdapat beberapa pasal yang bermasalah dalam RUU Cipta Kerja khususnya yang berkaitan dengan sektor pendidikan. Pertama, hilangnya dasar kebudayaan bangsa Indonesia dalam pengertian pendidikan tinggi. Hal ini terdapat dalam Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, yang diubah ketentuannya dalam RUU Cipta Kerja.

Ketentuan ini tentunya mengesampingkan budaya bangsa sebagai landasan filosofis dan sosiologis dalam penyelenggaraan pendidikan di Indonesia. Pendidikan tanpa kebudayaan sama artiya tubuh tanpa ruh. Pendidikan akan tercerabut dari budaya bangsa dan akan tercipta pendidikan tanpa karakter kebangsaan. Pendidikan akan mengalami kekosongan jiwa bangsa yang pada akhirnya pendidikan tidak banyak berguna bagi kehidupan.

Mencegah Turbulensi Pendidikan di Masa New Normal

REPUBLIKA.CO.ID, Oleh: Prof Cecep Darmawan, Guru Besar UPI dan Sekjen Asosiasi Ilmuwan Administrasi Negara (AsIAN)

Pandemi covid-19 telah banyak menggeser kebiasaan kehidupan sosial dan pemerintahan, termasuk sektor pendidikan. Sektor pendidikan seolah mengalami kegamangan dan turbulensi, yang memaksa hampir semua perencanaan kebijakan pendidikan harus berubah. Pemerinah ingin ada fase baru dengan masa pandemi ini dengan konsep new normal atau adaptasi baru.
Wacana pemberlakuan adaptasi baru ini kian mencuat, seiring dengan adanya arahan dari Presiden Jokowi agar masyarakat mampu hidup berdamai di tengah pandemi covid-19. Diskursus new normal bidang pendidikan ini tentu saja bukan hal yang sederhana, sebab akan berdampak ke sejumlah sektor kehidupan masyarakat tanpa kecuali.
Meski kita berharap, dibukanya kembali sektor-sektor ekonomi termasuk industri dan pusat perbelanjaan, pariwisata, dan sektor pendidikan, tidak memicu gelombang kedua wabah Covid-19 ini. Tentu kebijakan ini diambil pemerintah atas sejumlah pertimbangan rasional khususnya untuk menggerakan roda ekonomi agar tetap berjalan, tetapi tetap menerapkan prosedur dan protokol kesehatan dan dukungan fasilitas kesehatan yang lebih baik.
Publik sedang menantikan kebijakan apa yang akan diambil oleh pemerintah khususnya Kemendikbud terkait penerapan new normal pada tingkat satuan persekolahan. Kontroversi atas persoalan ini makin mengemuka.
Sejumlah kalangan mulai dari komunitas guru, orang tua siswa, KPAI dan IDAI meminta penundaan pembukaan sekolah. Bahkan berkembang  wacana yang mengusulkan agar tahun ajaran pendidikan digeser ke Januari tahun depan. Hal ini disebabkan pertimbangan bahwa perkembangan wabah pandemi covid-19 di hampir sebagian besar daerah masih belum reda dan bahkan masih menunjukkan angka peningkatan jumlah pasien yang cukup signifikan.
Alasan lainnya, pergeseran tahun ajaran baru dapat menyelamatkan siswa dan guru dari penularan covid-19, sekaligus menenangkan psikologis orang tua siswa dari stress dan kekhawatiran yang berkepanjangan berkenaan dengan ancaman kesehatan anaknya.
Kendati demikian, sebagian kalangan menilai bahwa pergeseran tahun ajaran baru ke Januari 2021 justru memiliki konsekuensi dan resiko yang signifikan terhadap kemungkinan berubahnya konsepsi makro sistem pendidikan nasional beserta regulasinya.
Pergeseran tersebut pun secara mikro, akan berdampak pada perubahan atau peralihan waktu yang berkonsekuensi menimbulkan problematika lainnya, semisal bagaimana terkait Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), eksistensi KBM, gaji dan kesejahteraan guru, psikologis orang tua, juga terkait bagaimana kelulusan siswa yang telah diumumkan sebelumnya. Bahkan, jika tejadi pergeseran tahun  ajaran bagaimana sinkronisasi keberlanjutan pada perguruan tinggi. Itulah sekelumit probematika di lapangan jika pemerintah menggeser tahun ajaran baru pada Januri 2021.
Namun, seperti banyak dilansir di berbagai media, Kemendikbud berniat untuk tidak memundurkan jadwal tahun ajaran baru 2020-2021, dengan beberapa alasan. Pertama, perlunya sinkronisasi PPDB dan SBMPTN sesuai kalender pendidikan. Kedua, pembukaan ajaran baru tidak harus dimaknai hanya belajar di sekolah semata. Kegiatan Belajar Mengajar (PBM) dalam keadaan masih pandemi, tetap melanjutkan model pembelajaran jarak jauh (PJJ) melalui daring.
Ketiga, hak pendidikan anak  tetap terlayani meski dalam keadaan darurat pandemi. Alasan pemerintah ini, sebenarnya sesuai dengan hak konstitusional warga negara memperoleh pendidikan dan pengajaran. Karenanya hak pendidikan bagi anak adalah salah satu hak yang paling asasi yang tidak boleh diabaikan meski dalam keadaan pandemi seperti ini.
Keempat, Kemendikbud akan melansir prosedur dan mekanisme serta syarat pembukaan kegiatan belajar mengajar di sekolah selama masa wabah pandemi covid-19. Atas dasar itu, kebijakan Kemendikbud kemungkinan akan membuka tahun ajaran baru 2020/2021 pada bulan Juli. Namun dibukanya sekolah dengan mempertimbangkan berbagai faktor kesehatan, keselamatan, dan infrastuktur pendidikan seperti kesiapan penyelenggaraan pembelajaran secara daring.

Copyright © Cecep Darmawan | Guru Besar Universitas Pendidikan Indonesia