15 Mei 2019

Soal Wacana Guru Asing, Begini Tanggapan Guru Besar UPI Cecep Darmawan Artikel ini telah tayang di tribunjabar.id dengan judul Soal Wacana Guru Asing, Begini Tanggapan Guru Besar UPI Cecep Darmawan


Laporan Wartawan Tribun Jabar, Hilda Rubiah
TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG- Isu Kementeri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) akan mendatangkan 100 guru asing ke Indonesia, Kamis (9/5/2019).

Wacana itu sudah diklarifikasi Deputi Bidang Koordinasi Pendidikan dan Agama Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Agus Sartono dalam jumpa pers di Kantor Kemenko PMK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Senin (13/5/2019).

"Saya ingin luruskan bahwa itu salah paham, tidak akan ada 100 ribu guru asing mengajar di Indonesia itu," ujar Agus Sartono.

Kehadiran guru asing yang dimaksud adalah guru untuk melatih guru-guru guna meningkatkan kompetensi tenaga pengajar, khususnya tenaga pengajar produktif bagi pendidikan vokasi di Indonesia.

Kendati telah diklarafikasi, wacana itu tetap menuai kontroversi. 
Guru Besar Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) sekaligus Pengamat Pendidikan, Prof Dr Cecep Darmawan, pun menanggapi isu itu.
Menurutnya,  mesti dipastikan terlebih dahulu maksud dan peran guru asing yang akan dimaksudkan dalam wacana itu.

"Harus clear dulu apa betul Menko PMK mengeluarkan pernyataan tersebut. Karena beredar di media sosial bahwa yang dimaksud bukan import guru tapi mendatangkan guru untuk melatih guru-guru sebagai sharing ilmu," ujar Cecep Darmawan ketika dihubungi Tribun Jabar, Senin (13/5/2019).

Jika guru yang dimaksud untuk memberikan shortcourse (perkuliahan singkat), ucapnya, wacana itu memang patut direalisasikan.

Sebaliknya, jika kedatangan guru asing untuk menggantikan guru yang ada dan lain-lain, ucapnya, hal ini menjadi perdebatan dan sensitif diperbincangkan.
Menurutnya, guru asing tidak bisa serta merta bisa menjadi guru di Indonesia.
Ada banyak prasyarat yang harus dipenuhi, semisal sertifikasi, penggunaan bahasa, dan lain sebagainya.

"Soal karakter dan budaya bangsa Indonesia, apakah mereka paham? Maka kita tangguhkan," ujarnya.

Hal itu akan bertabrakan dengan regulasi khususnya UU guru dan dosen.
Cecep Darmawan mengatakan hal yang sebaiknya dilakukan adalah kolaborasi guru-guru Indonesia dengan guru-guru asing yang unggul.

Sebenarnya, kata dia, guru-guru di Indonesia  tidak kalah hebat dengan guru-guru luar negeri.

"Asalkan pemerintah benar-benar dalam pembinaan dan memberikan fasilitas bagi kemajuan profesionalisme guru kita," katanya.


Ia menilai kadang-kadang pemerintah abai membenahi persoalan guru, misalnya soal kekosongan guru dan membludaknya guru honorer.
"Pemerintah setengah-setengah dalam kebijakan pembenahan dan pembinaan guru," katanya.

Menurut Cecep Darmawan, daripada mendatangkan guru asing, selayaknya pemerintah fokus membenahi sistem pendidikan serta sistem pengembangan profesi guru juga penguatan regulasi dan mempersiapkan anggaran yang memadai.


Pemerintah, ucapnya, mesti membuat grand desain untuk menciptakan guru-guru yang berkualitas melalui sistem pembinaan karir dan profesi guru yang komprehensif.

Selain itu, pemerintah disarankan melakukan pemetaan guru secara nasional.
"Manusia Indonesia dicetak oleh sistem pendidikan nasional. Pendidikan kita jangan terjebak dengan ukuran kuantitatif semata," katanya.

Baginya, Indonesia memiliki filosofi pendidikan yang harus dipertahankan karena berakar pada religius, humanis, berbudaya luhur, dan berakhlak mulia serta menjunjung tinggi rasa persatuan bangsa.
"Pendidikan bukan melahirkan para tukang tapi melahirkan para ahli, pemikir, dan pengabdi bagi masyarakat," katanya.

Artikel ini telah tayang di tribunjabar.id dengan judul Soal Wacana Guru Asing, Begini Tanggapan Guru Besar UPI Cecep Darmawan, http://jabar.tribunnews.com/2019/05/14/soal-wacana-guru-asing-begini-tanggapan-guru-besar-upi-cecep-darmawan?page=3.
Penulis: Hilda Rubiah
Editor: Tarsisius Sutomonaio


28 April 2019

Optimalkan Peran Dewan Pendidikan

BANDUNG, DISDIK JABAR - Sebagai lembaga nonstruktural, dewan pendidikan memiliki fungsi sebagai penimbang kebijakan pendidikan yang direncanakan dinas pendidikan (disdik), baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.

"Dewan pendidikan itu seperti vitamin. Jika disdik adalah makanan utama, dewan pendidikan hadir sebagai vitamin," ujar Kepala Pusat Kajian dan Pengembangan Kebijakan Publik, Inovasi Pendidikan, dan Pendidikan Kedamaian Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Bandung, Cecep Darmawan dalam Seminar dan Diskusi bertajuk "Mengkritik Visi Misi Pendidikan Jawa Barat" yang diinisiasi Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) UPI, di Gedung LPPM UPI Bandung, Jln. Setiabudi No. 229, Kota Bandung, Rabu (24/4/2019).

Cecep menjelaskan, dewan pendidikan adalah lembaga independen yang dibentuk berdasarkan Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas). Sehingga, secara struktural posisinya berada di luar pemerintahan.

Mengacu pada perundang-undangan, tambah Cecep, bila dewan pendidikan telah berjalan di tingkat provinsi, bisa juga dibentuk di kabupaten/kota. "Namun, memang ada beberapa regulasi yang saling tumpang tindih. Baik dengan permendikbud, peraturan daerah maupun peraturan gubernur," terangnya.

Hal senada diungkapkan Kepala LPPM UPI Bandung, Ahman. Ia menuturkan, bidang pendidikan merupakan sesuatu yang kompleks sehingga perlu ada lembaga lain yang mendukung proses tersebut.

"Mengatasi masalah pendidikan di Jawa Barat itu tidak bisa sendirian. Harus ada mitra yang mampu bekerja sama dan itu bisa didapatkan melalui dewan pendidikan yang sampai saat ini masih belum diresmikan keberadaaannya," ucapnya.

Ahman berharap, pihaknya bisa mendukung pembangunan pendidikan di Jabar serta mampu berkolaborasi dengan seluruh stakeholder pendidikan yang ada. "Sehingga, visi Jabar Juara itu tidak hanya slogan, tapi bisa sama-sama kita buktikan," tambahnya.

Selain Cecep dan Ahman, forum diskusi tersebut juga dihadiri Kepala Disdik Jabar Dewi Sartika, Kepala Bidang Guru dan Tenaga Pendidikan Disdik Jabar Asep Suhanggan, Anggota Tim Akselerasi Pendidikan Jabar Evi S. Shaleha, Pakar Hukum Jamal Thalib, dan tamu undangan yang berhubungan dengan pembangunan pendidikan di Jabar.***

Sumber:  http://disdik.jabarprov.go.id/news/1097/optimalkan-peran-dewan-pendidikan

14 Maret 2019

Cecep Jadi Narasumber Talkshow dalam Musrenbang RKPD Subang 2019

Cecep saat memaparkan materi pada acara talkshow Musrenbang Subang
www.cecepdarmawan.com | Prof. Dr. H. Cecep Darmawan, S.Pd., S.Ip., M.Si., M.H. didaulat menjadi narasumber talkshow dalam kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Subang Tahun 2019, Kamis (14/3/2019). Acara resmi dibuka oleh Bupati Subang, H. Ruhimat S.Pd., M.Si di Aula Pemda Kabupaten Subang.

Dalam talkshow tersebut ia tampil bersama Kepala Bapeda Subang dan  Wakil Ketua DPRD Subang. Dalam paparannya Cecep menyampaikan perlunya skala prioritas dalam pembangunan di Subang dan Pemkab harus terus meningkatkan SDM yang lebih baik lagi. "Menurut saya ke depan Pemkab Subang perlu lebih maksimal dalam memperhatikan kondisi SDM. Perlu percepatan dan peningkatan," tutur guru besar Ilmu Politik UPI tersebut. Talkshow kali ini mengusung tema “Pemantapan Kesejahteraan Masyarakat dan Pelayanan Publik”.

Musrenbang bertujuan untuk mendapatkan masukan dalam menyusun rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2020 yang membuat prioritas pembangunan daerah dari berbagai sumber pendanaan serta mendapatkan masukan dalam menyusun rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2020. 

Asari/CDB/2019

Terorisme Musuh Bersama Umat Manusia

Bandung, UPI
Aksi teror kembali terjadi di negeri tercina ini, kali ini aksi teror bom bunuh diri yang dilakukan oleh teroris terjadi di Sibolga, Sumatera Utara pada Rabu (13/3/2019) dini hari.  Bom bunuh diri yang dilakukan istri terduga teroris itu mengakibatkan jatuhnya korban yang berada disekitarnya.

Terorisme telah menjadi hal yang menakutkan, karena terorisme sebagai suatu gerakan yang senantiasa menyebabkan banyak korban jiwa dari masyarakat sipil yang tidak terkait secara langsung. Maraknya aksi teror yang terjadi dengan jatuhnya banyak korban telah membuktikan bahwa terorisme adalah sebuah kejahatan terhadap nilai-nilai kemanusiaan. aksi-aksi terorisme yang selama ini terjadi telah mengakibatkan hilangnya nyawa tanpa memandang korban, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa, warga sipil hingga aparat keamanan, bahkan dalam beberapa peristiwa peledakan bom, korban harus mengalami cacat seumur hidup serta gangguan psikis lainnya yang sifatnya menahun.

Guru Besar Ilmu Politik UPI,
Prof. Dr. Cecep Darmawan, S.Pd., S.IP., M.Si., M.H. mengatakan terorisme merupakan kejahatan luar biasa yang universal dan mengancam nilai-nilai kemanusiaan, perdamaian, keamanan, persatuan bahkan peradaban. Terorisme adalah musuh terbesar kemanusiaan sepanjang masa.
 
“Terorisme telah menjadi musuh bersama umat manusia dan menjadi kejahatan serius, yang  bertentangan dengan nurani nilai-nilai kemanusiaan, Terorisme merupakan suatu perbuatan seseorang atau kelompok terorgaanisir yang terprogram, sistimatik, dan memiliki tujuan tertentu  dengan cara kekerasan yang menimbulkan rasa takut atau kecemasan dan berdampak luas pada kehidupan masyarakat,” demikian dikatakan Prof. Dr. Cecep Darmawan, S.Pd., S.IP., M.Si., M.H pada saat acara Seminar Nasional yang bertema “Belajar dari Rekonsiliasi Korban dan Mantan Pelaku Terorisme”, Rabu (13/3) di Auditorium FPEB UPI, Jln. Dr. Setiabudhi No. 229 Bandung.

Menurut Prof. Cecep Darmawan, akar permasalahan dari terjadi teror tersebut diakibatkan karena rendahnya pemahaman seseorang tentang nasionalisme dan wawasan kebangsaan, dangkalnya pengetahuan dan pemahaman agama dan bahkan pemahamannya egosentris, rendahnya pemenuhan kebutuhan dasar rakyat (kesejahteraan) dan ketimpangan sosial ekonomi, pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam yang dikelola oleh pihak asing yang tidak adil dan tidak berimbas kepada kesejahteraan masyarakat, dikriminasi dalam kehidupan social, ekonomi, dan politik. terbatasnya peluang kerja dan lapangan usaha, serta tidak berhasilnya pembangunan karakter berwarganegara.
Dalam upaya untuk mencegah aksi teror, diakatakan Prof. Cecep, pemerintah perlu melakukan upaya recovery dan penanggulangan pasca kasus-kasus kekerasan, radikalisme dan terotisme. meratifikasi segenap konvensi internasional tentang terorisme, dan mengadakan perjanjian keamanan regional dan internasional, perlu adanya upaya menyempurnakan berbagai instrumen hukum yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan antiterorisme, untuk aparat intelijen, diperlukan peningkatan ketersediaan perangkat teknologi baik perangkat keras dan lunak, termasuk peningkatan kemampuan teknis keintelijenan.
 
“Pemerintah pusat dan pemerintah daerah meningkatkan kewaspadaan dini sekaligus mengajak peran serta masyarakat untuk berpartisipasi aktif mengawasi berbagai hal yang berpotensi membahayakan keamanan lingkungan, masyarakat mesti peduli terhadap kondisi lingkungan sekitarnya dan berupaya membangun kewaspadaan dini sebagai bagian penting bagi keamanan pribadi, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara”, tambahnya.
Sementara itu, Direktur Aliansi Indonesia Damai (AIDA) Hasibullah Satrawi mengatakan kegiatan seminar nasional ini merupakan kegiatan kerjasama yang dilakukan oleh Aliansi Indonesia Damai dengan Pusat Kajian Kebijakan Publik, Inovasi Pendidikan dan Pendidikan Kedamaian LPPM UPI. “Kegiatan ini merupakan upaya yang dilakukan oleh AIDA dalam rangka menyerukan perdamaian kepada generasi muda agar senantiasa menjaga perdamaian di negara ini melalui belajar dari pengalaman korban dan mantan pelaku terorisme” kata Hasibullah.
 
Lebih lanjut dikatakan Hasibullah, faktor kepala keluarga dan kepala negara adi kuasa merupakan faktor yang mempengaruhi seseorang terjerumus untuk melakukan aksi teorisme. Karena banyak hal yang membuat orang berfikir dan memahami bahwa perjuangan dengan kekerasan itu diperbolehkan, tentunya hal tersebut dipertimbangkannya secara matang. Hal tersebut seperti yang dilakukan oleh pelaku penyerangan bom Marriot II pada tahun 2009, dimana riwayat pelaku penyerangan bom tersebut berasal dari keluarga tidak harmonis sehingga pada akhirnya si pelaku bergabung dengan kelompok radikal.

Salah satu faktor yang menyebabkan seseorang bisa melakukan aksi teror disinyalir karena ketidakharmonisan keluarga, namun tidak semua pelaku teroris yang terjadi di tanah air tidak berangkat dari kegelisan faktor keluarga, tetapi ada pula seseorang yang berasal dari keluarga yang bahagia tapi karena persoalan lain masuk dalam kelompok teroris”, tegas Hasibullah.
Selain itu, dijelaskan Hasibullah faktor lain diantaranya masalah sosial politik, dengan tidak diterimanya seseorang dalam kelompok politik bisa pula menimbulkan teror, tentunya seseorang itu yang memiliki ideologi yang tinggi tentang politik bernegara.

Ia berharap melalui kegiatan ini yang menghadirkan para korban dan matan pelaku terorisme bisa menggugah dan mengajak masyarakat khususnya generasi muda untuk menjaga perdamaian seerta tidak terjerumus begitu saja dalam kelompok terorisme. (DN)

Sumber: www.upi.edu

Copyright © Cecep Darmawan | Guru Besar Universitas Pendidikan Indonesia