BANDUNG,
(PR).-
Ketua Presidium
Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Provinsi Jabar Cecep Darmawan mengatakan,
dari evaluasi tahun 2016, ada 18 permasalahan strategis sosial politik di
Jabar. Beberapa diantaranya ialah daya saing yang rendah, terdegradasinya
ekonomi kerakyatan, berkembangnya politik pragmatis, pudarnya pemahaman dan
pengamalan Pancasila sebagai pandangan hidup, serta indikasi tumbuh dan
berkembangnya asas selain Pancasila.
“Untuk itu, perlu dilakukan upaya pencegahan dini agar potensi 18 masalah sosial politik itu tidak membesar. Pemerintah harus segera melakukan upaya antisipatif dan recovery setelah berbagai kasus konflik sosial politik, termasuk juga memperkuat instrumen hukum yang terkait dengan keamanan lingkungan,” katanya, di Bandung, Selasa (29/8/2017).
Terkait
hal itu, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Barat kembali
menggelar diskusi kelompok terpimpin (FGD) dengan forum mitra strategis,
sebagai upaya mengantisipasi dinamika soisal politik belakangan ini. Kegiatan
FGD digelar di aula Bhineka Tunggal Ika, Kantor Bakesbangpol Jabar Jalan Supratman, Kota Bandung, Rabu
(30/9/2017).
Kepala
Bakesbangpol Jabar Ruddy Gandakusumah mengatakan, lembaganya harus menjadi
penguat kesatuan bangsa. ”Dalah satu fungsi kesbangpol ialah deteksi dan
pencegahan dini terhadap permasalahan yang terjadi akhir-akhir ini, salah
satunya ialah radikalisme. Kegiatan lainnya ialah persiapan menghadapi pilkada
serentak,” ujarnya.
Ia
mengatakan sinergi, komunikasi, dan koordinasi dengan berbagai pemangku
kepentingan perlu terus dijalin untuk menguatkan antisipasi. “Salah satunya
melalui forum diskusi ini. Menghadapi momen Pilkada serentak, situasi keamanan di Jabar yang
kondusif merupakan tanggung jawab bersama. Tak hanya kepolisian dan Pemprov
Jabar , tetapi semua lapisan masyarakat katanya. (Erwin Kustiman)***