Hal ini diyakini karena masalah pendidikan merupakan persoalan yang amat komplek dan krusial.
Menurut catatan Dinas Pendidikan Jawa Barat (2016) masalah pendidikan di Jawa Barat salah satunya masih terbatasnya daya tampung sekolah dan rendahnya kemampuan pembiayaan pendidikan masyarakat, khususnya ke jenjang pendidikan menengah.
Kedua angka partisipasi kasar (APK) perguruan tinggi hanya 19,06%. Lalu rendahnya kemampuan masyarakat untuk pembiayaan pendidikan jenjang pendidikan tinggi, dan terakhir Rata-rata Lama Sekolah (RLS) 8,34 pada tahun 2014.
“Masalah-masalah pendidikan ini adalah masalah fundamental pendidikan,” paparnya melalui pers release yang diterima wartawan, Jum’at (28/12/2018).
Dikatakan dia, pendidikan gratis jangan menjadi konsumsi politik yang kenyataannya sulit terwujud. Secara praktika pendidikan terdapat 3 standar pembiayaan pada satuan pendidikan yang meliputi biaya operasional, biaya investasi, dan biaya personal siswa untuk satu tahun anggaran.
Ada korelasi yang kuat antara dukungan biaya pendidikan yang besar terhadap peningkatan kualitas pendidikan di sekolah. “Atas dasar itu, maka selayaknya pemerintah dan pemerintah daerah berbagai peran untuk menutupi kebutuhan biaya pendidikan tersebut,” paparnya.
Masih dalam pemaparannya, untuk biaya operasional dibebankan kepada pemerintah pusat, biaya inverstasi menjadi tanggung jawapemerintah provinsi dan kabupaten/kota.
Sementara untuk biaya personal siswa atau peserta didik, harus tetap menjadi tanggung jawab orang tua. Kecuali bagi peserta didik yang berasal dari kalangan kurang mampu harus mendapat dukungan dari pemerintah.
“Menyangkut pemenuhan standar pembiayaan pendidikan dirasakan masih minimalis. Bantuan dana Biaya Operasional Sekolah (BOS) ternyata di lapangan, belum seluruh kebutuhan pembiayaan pendidikan terpenuhi secara memadai,” ungkapnya.
Kondisi ini sangat dilematis bagi pihak sekolah yang berupaya meningkatkan kualitas pendidikannya.”Standar pembiayaan minimal yang dipenuhi dari dana BOS, membuat pihak sekolah harus berupaya sedapat mungkin menekan anggaran pengelolaan pendidikan demi efisiensi,” imbuh dia.
Namun disisi lain, kata dia, pengembangan dan kreatifitas pendidikan membutuhkan anggaran biaya yang cukup signifikan.
Dengan demikian, kebutuhan biaya pendidikan sebenarnya bisa “gratis” setidaknya untuk biaya operasional dan biaya invertasi. Jika pemerintah dalam hal ini pemerintah daerah memiliki komitmen yang kuat untuk mencerdaskan bangsa dengan daya dukung pembiayaan dari APBN dan APBD yang signifikan.
Terkait target dan sasarannya dalam RPJMD Jawa Barat harus realistis jangan terlalu optimistis dan terkesan utopis yang sulit diwujudkan seperti pada kasus target RLS yg terlalu tinggi tanpa melihat realitas kondisi pendidikan di Jawa Barat. ** (Sigit)
Sumber: http://nusantara9news.com/prof-cecep-darmawan-pendidikan-gratis-jangan-menjadi-konsumsi-politik/
