INILAH, Bandung - Pendidikan jarak jauh (PJJ) adalah pendidikan formal berbasis lembaga yang peserta didik dan instrukturnya berada di lokasi terpisah sehingga memerlukan sistem telekomunikasi interaktif untuk menghubungkan keduanya dan berbagai sumber daya yang diperlukan di dalamnya.
PJJ atau yang disebut daring merupakan tanggung jawab bersama, baik itu guru, orang tua siswa dan anaknya sendiri. Setiap wilayah memiliki masalah yang berbeda-beda, misalnya di wilayah pedalaman, PJJ juga dinilai kurang maksimal khususnya untuk daerah yang tidak terjangkau listrik dan internet dengan fasilitas pendidikan, jumlah dan kapasitas tenaga pendidik yang sangat terbatas.
Melihat kondisi ini, Pengamat Kebijakan Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Cecep Darmawan mengatakan secara faktual pelaksanaan PJJ memang masih banyak mengalami kendala.
“Tugas pemerintah tidak cukup meminta siswa supaya tidak ke sekolah, dan harus belajar di rumah dengan PJJ saja. Pemerintah mesti memperhatikan bagaimana keterbatasan siswa yang tidak punya gawai, daerah yang belum memiliki jejaring internet" terangnya, Senin (3/8/2020).
Cecep pun menambahkan dalam kondisi seperti pandemi ini, masih ditemukan sejumlah guru yang belum mengoptimalkan kreativitasnya dalam mengatasi PJJ. Pemerintah pusat dan daerah selayaknya meningkatkan sinergi dalam mengatasi masalah tersebut dengan metode resources sharing atau berbagi sumber daya dan kemampuan sesuai kewenangannya masing-masing.
Misalnya, bagaimana berbagi pendanaan bagi siswa yang tidak memiliki laptop, dan membangun jejaring internet. Pusat dan daerah harus bersinergi untuk mengatasinya. "Ini yang namanya berbagi sumber daya dan kemampuan,” tuturnya.
Menurut dia, selain itu, dalam penerapan kurikulum, guru sebagai ujung tombak, sehingga mereka harus piawai mengaplikasikan kurikulum sesuai dengan tuntutan keadaan pandemi.
"Pemerintah juga harus memberdayakan para guru agar memiliki kemampuan profesional yang mumpuni," tambah Cecep.
Bahkan guru besar UPI ini menginginkan beberapa upaya terobosan yang dilakukan pemerintah daerah dengan berbagai program internet berbasis komunitas bagi anak anak sekolah yang gratis, guru kunjung d daerah zona hijau, atau sekolah di alam terbuka dengan protokol kesehatan yg ketat.
Selain itu, Cecep mengajak pemerintah daerah dan DPRD membantu penganggaran bagi pembiayaan pendidikan yang signifikan selama pandemi ini, sebagai bukti keberpihakan kepada masyarakat, sekaligus menggratiskan semua pembiayaan bulanan bagi SMK dan SMA selama pandemi, yang ditanggung melalui APBD. (Okky Adiana)
