"Harus ada jaminan keselamatan dan jaminan tunjangan kehormatan atas jasa-jasanya, karena pertaruhannya adalah nyawa," ujar Cecep saat dihubungi dari Jakarta, Senin.
Dia menambahkan, penyelenggaraan program relawan kemanusiaan itu harus sesuai dengan prosedur operasional standar yang diterapkan Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19. "Sifatnya harus sukarela, tidak wajib," imbuh dia.
Dosen Sesko TNI itu menambahkan, kalau dulu perang senjata itu mengerahkan tentara, namun sekarang berubah. Ancaman negara pun berubah dari "hard power" kepada "soft power" seperti wabah virus COVID-19.
Cecep juga meminta agar pemerintah mengerahkan segala kemampuan sumber daya nasional dalam konsep kekuatan cerdas yakni memadukan keunggulan "hard power" dan "soft power" dengan melibatkan seluruh elemen bangsa baik sipil maupun militer dalam kerangka dasar bela negara.
"Melawan harus dengan cara pasif dan melawan aktif, bisa melalui "hard power" dan "soft power". Saat ini seyogyanya kita tingkatkan iman, ilmu, dan imun," ajar pakar bela negara Dewan Ketahanan Nasional itu.
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) bekerja sama dengan sejumlah pihak melakukan perekrutan relawan baik medis maupun nonmedis dalam menangani pandemi COVID-19 di Tanah Air.
"Relawan mahasiswa ini nantinya memiliki tugas untuk komunikasi, informasi dan edukasi. Misalnya di pusat panggilan, penelusuran, pemeriksaan, dan lainnya," ujar Plt Dirjen Dikti Kemendikbud, Nizam.
Relawan yang bergerak pada nonmedis tidak menangani pasien secara langsung. Namun bagi relawan medis dan harus berhubungan dengan orang yang diduga terjangkit COVID-19 maka wajib memakai Alat Pelindung Diri (APD).
Pewarta: Indriani
Editor: Budhi Santoso
COPYRIGHT © ANTARA 2020
Editor: Budhi Santoso
COPYRIGHT © ANTARA 2020
