27 September 2019

Cecep Darmawan Isi Kuliah Tamu di Pascasarjana Universitas Tadulako

www.pkn.ika.pkn.upi.edu – Sekretaris Jenderal IKA PKn UPI, Prof. Dr. H. Cecep Darmawan, S.Pd., S.Ip., M.Si., M.H. mendapatkan kehormatan mengisi kuliah tamu di Program MAP Pascasarjana FISIP,  Universitas Tadulako, Palu, Sulawesi Tengah, Kamis (26/9/2019). Kegiatan digelar di Aula Fakultas Kedokteran Untad dihadiri mahasiswa S1, S2, S3, dan para dosen FISIP Universitas Tadulako. Bertindak selaku moderator Dr. Irfan Mufti, M.Si. (dosen MAP Pascasarjana Untad).

Dalam forum itu, Cecep memaparkan soal ‘Prospek dan dinamika perkembangan administrasi publik di era revolusi industry 4.0 dalam mewujudkan governansi digital’. Sekitar dua jam, ia menjelaskan tentang pentingnya administrasi publik, perkembangan dan dinamika, hingga prospek administrasi publik dalam mewujudkan governansi digital di era revolusi industri 4.0.

Pada awal sesi, Cecep mengupas dalam suatu negara, administrasi publik merupakan prasyarat dasar sekaligus memiliki peranan penting bagi penyelenggaraan pemerintahan. “Peranan tersebut merupakan konsekuensi dari prinsip pemerintahan demokratis yang menjunjug tinggi aspirasi publik,” ujarnya.


Masih menurut Cecep, instrumen penting dalam memberikan layanan publik selain birokrasi yang mumpuni juga daya dukung teknologi informasi di era revolusi industri 4.0. Bahkan katanya layanan publik merupakan salah satu instrument vital dalam mewujudkan tujuan dan cita-cita negara sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

Selanjutnya dengan mengutip pendapat Denhardt dan Denhardt, Guru Besar Ilmu Politik UPI itu memaparkan perkembangan administrasi public. “Dimulai dari Old Public Administration (OPA), New Public Management (NPM), sampai pada paradigma New Public Service (NPS) yang berkembang sampai saat ini,” ungkap Ketua Harian Persatuan Guru Besar Indonesia (Pergubi) Jabar tersebut.
Di akhir paparan Cecep menyoroti perlu adanya upaya untuk mereformasi birokrasi pemerintahan agar pelayanan publik dapat berjalan lebih efektif, efisien, adil, akuntabel, transparan dan professional. “Salah satu upaya untuk mereformasi birokrasi di bidang administrasi publik khususnya dalam pelayanan publik dapat dilakukan dengan menerapkan konsep governansi digital (digital governance) dalam penyelenggaraan pemerintahan,” terangnya. 
Reformasi birokrasi pun dalam konteks governansi digital harus dimulai dari perubahan sikap mental dan wawasan dari para birokrat yang lebih akuntabel dan professional serta menjunjung tinggi transparansi, akuntabilitas publik, dan kesiapan untuk dikritisi oleh publik sebagai konsekuensi era demokratisasi digital.

Dalam pandangan Cecep reformasi birokrasi yang menyangkut sikap mental dan wawasan dari para birokrat sangat penting. “Selain itu pentingnya penguasaan keterampilan yang sesuai dengan era governansi digital khususnya keterampilan abad 21,” pungkasnya.

(Deni/IkaPknUpi)

Sumber: pkn.ika.upi.edu

Copyright © Cecep Darmawan | Guru Besar Universitas Pendidikan Indonesia