INILAHKORAN, Bandung - pengamat pendidikan dari Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Cecep Darmawan mengapresiasi rencana pembangunan Sekolah Rakyat, yang digagas Kementerian Sosial.
Dimana Sekolah Rakyat ditujukan untuk memastikan anak dari masyarakat kurang mampu, dapat menerima pendidikan secara baik.
Hanya saja Cecep menilai, diharapkan kehadiran Sekolah Rakyat ini tidak melenceng dari regulasi yang ada. Dimana seperti diketahui seperti SD dan SMP dikelola oleh pemerintah kabupaten/kota dan SMA oleh pemerintah provinsi, di bawah kewenangan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen).
Kemensos lanjut dia, cukup sebagai pemberi anggaran tanpa harus campur tangan ikut mengelola sekolah.
"Idenya bagus, ada sekolah untuk kaum marjinal. Tapi hemat saya penyelenggaranya jangan Kementerian Sosial. Tetap kewenangan Pemda. Kalau Kementerian Sosial membantu, dari anggaran untuk beasiswa boleh," ujar Cecep saat dihubungi INILAH, Selasa 24 Maret 2025.
Selain itu, dia juga berharap Sekolah Rakyat ini tidak pula khusus atau dispesifikasi. Menurutnya, sebaiknya sekolah tersebut sama seperti sekolah negeri pada umumnya.
"Tapi sekolah rakyat itu jangan mendirikan sekolah khusus untuk masyarakat tidak mampu. Harusnya sekolah rakyat masuk ke sekolah negeri. Dengan demikian diharapkan bisa leading," kata dia.
Selain itu, Cecep juga mengaku kurang sreg bila Sekolah Rakyat berfokus pada pembangunan sekolah baru. Dia menilai, lebih baik dimanfaatkan bangunan sekolah negeri, kecuali memang untuk wilayah yang tidak memiliki sekolah.
https://www.inilahkoran.id/apresiasi-sekolah-rakyat-pengamat-pendidikan-harap-tidak-melenceng?page=2
