Urgensi Inkrementalitas Kebijakan Kuliah Gratis

Oleh: Cecep Darmawan | Guru Besar dan Dekan FPIPS UPI 

Gagasan menggratiskan pendidikan tinggi perlu dimulai dari pertanyaan mendasar: siapa yang paling membutuhkan dan bagaimana negara menjamin keberlanjutannya? Ketika Presiden Prabowo Subianto menyampaikan gagasan pendidikan gratis hingga perguruan tinggi negeri pada 18 September 2026, harapan memperluas akses pendidikan kembali menguat. Namun, pelaksanaannya perlu dirancang secara bertahap dengan memprioritaskan mahasiswa dari keluarga miskin dan rentan, baik di perguruan tinggi negeri (PTN) maupun perguruan tinggi swasta (PTS). Pendekatan ini lebih realistis untuk mewujudkan keadilan pendidikan tanpa mengabaikan kemampuan fiskal negara dan mutu perguruan tinggi. 

Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto menyebut kebutuhan anggaran untuk menggratiskan seluruh PTN mencapai sekitar Rp93,74 triliun bagi 2.833.169 mahasiswa program D-3, D-4, dan S-1. Besarnya kebutuhan tersebut menunjukkan bahwa pendidikan gratis bukan sekadar menghapus uang kuliah tunggal (UKT), melainkan persoalan pembiayaan, pemerataan akses, dan keberlanjutan penyelenggaraan pendidikan tinggi. Kebijakan pendidikan gratis perlu berpijak pada prinsip keadilan substantif. Mahasiswa dari keluarga miskin dan rentan menghadapi hambatan yang tidak dialami kelompok ekonomi lebih mampu. Biaya pendidikan bukan hanya UKT, melainkan juga biaya tempat tinggal, transportasi, makan, buku, perangkat digital, praktikum, dan kebutuhan akademik lainnya. Tanpa dukungan memadai, mahasiswa kesulitan melanjutkan studi meskipun telah diterima di perguruan tinggi. Oleh karena itu, tahap pertama kebijakan kuliah gratis sebaiknya memprioritaskan mahasiswa miskin dan rentan, termasuk kelompok miskin ekstrem, penyandang disabilitas dari keluarga tidak mampu, serta mahasiswa dari wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Penetapan penerima perlu menggunakan data sosial-ekonomi yang akurat, verifikasi transparan, dan evaluasi berkala agar tepat sasaran. Prioritas tersebut bukan berarti kelompok lain diabaikan, melainkan memungkinkan negara mendahulukan mereka yang paling membutuhkan sembari memperluas jangkauan program sesuai kapasitas anggaran. 

Hal penting lainnya ialah cakupan kebijakan tidak boleh berhenti pada PTN. Mahasiswa dari keluarga kurang mampu juga mendapati pendidikan di PTS yang memiliki peran penting memperluas daya tampung nasional. Kesempatan belajar tidak semestinya ditentukan oleh status negeri atau swasta. Pemerintah dapat mengembangkan skema bantuan biaya pendidikan bagi mahasiswa rentan di PTN dan PTS melalui pembebasan biaya kuliah, penguatan KIP Kuliah, serta bantuan biaya hidup. Dengan desain demikian, negara membiayai akses mahasiswa terhadap pendidikan, bukan sekadar membiayai institusi tertentu. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi juga memberikan landasan bagi perluasan kesempatan tersebut. Pasal 74 mengamanatkan PTN menjaring calon mahasiswa berpotensi akademik tinggi tetapi kurang mampu secara ekonomi serta calon mahasiswa dari daerah 3T dengan kuota paling sedikit 20% dari mahasiswa baru. Amanat ini menunjukkan bahwa pemerataan akses merupakan bagian dari tanggung jawab penyelenggaraan pendidikan tinggi. 

Dalam perspektif kebijakan publik, inkrementalitas menawarkan pendekatan yang rasional. Pemerintah tidak harus menerapkan kebijakan secara serentak kepada seluruh mahasiswa, melainkan memperluas cakupannya melalui tahapan terukur berdasarkan evaluasi dan kemampuan anggaran. Tahap pertama memprioritaskan mahasiswa miskin di PTN maupun PTS, dilanjutkan perluasan jumlah penerima dan jenis bantuan ke kelompok ekonomi berikutnya. Bagi kelompok miskin, pembebasan biaya lebih relevan daripada pinjaman yang berpotensi menambah beban setelah lulus. Pendidikan gratis tidak berarti tanpa biaya. Pembiayaan tetap dibutuhkan untuk membayar tenaga pendidik, menyediakan laboratorium, dan memelihara fasilitas pembelajaran. Penghapusan UKT harus diimbangi perencanaan anggaran yang tidak mengorbankan mutu. Pemerintah perlu memperkuat investasi pendidikan tinggi sekaligus mendorong perguruan tinggi mengembangkan sumber pendanaan sah melalui riset, kerja sama industri, dan hilirisasi inovasi tanpa menggeser fungsi utamanya sebagai lembaga publik. 

Pemerintah juga harus memastikan penghapusan UKT tidak digantikan pungutan lain yang membebani mahasiswa. Kebijakan ini tidak harus dimulai dengan membebaskan seluruh mahasiswa secara serentak. Melalui pendekatan inkremental yang tepat sasaran, terukur, dan berkelanjutan, pendidikan gratis menjadi instrumen keadilan sosial untuk memastikan kelompok paling rentan memiliki kesempatan nyata masuk, bertahan, dan menyelesaikan pendidikan tinggi.***

Sumber Artikel berjudul "Urgensi Inkrementalitas Kebijakan Kuliah Gratis", selengkapnya dengan link: https://koran.pikiran-rakyat.com/opini/pr-30310526840/urgensi-inkrementalitas-kebijakan-kuliah-gratis

Melalui Kegiatan Retret, FPIPS UPI Siap Membangun SDM Berkarakter Pancasila

Bandung, 21 September 2025– Dekan Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial (FPIPS) Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), Prof. Dr. Cecep Darmawan, mengambil langkah berbeda dalam pelaksanaan penandatanganan Perjanjian Kinerja bagi Ketua Program Studi dan tenaga kependidikan. Alih-alih dilakukan di ruang rapat kampus, kegiatan ini berlangsung di camping ground Sekolah Alam SMP Prima Cendekia Islami (PCI), Pangalengan, pada 20–21 September 2025.

Menurut Prof. Cecep, pelaksanaan perjanjian kinerja yang dilaksanakan di alam terbuka bertujuan mempererat keakraban, memperkuat solidaritas, dan membangun soliditas antar-tenaga kependidikan. Acara ini dikemas dalam bentuk retret dua hari, yang diisi dengan materi bela negara, kegiatan outbound, pelatihan Emotional Spiritual Quotient (ESQ), serta tea walk sejauh lima kilometer di perkebunan teh Warnasari.

Beliau menekankan pentingnya peningkatan kinerja di masa mendatang, komitmen tersebut diwujudkan melalui penandatanganan dokumen resmi kontrak kinerja yang ditandatangani bersama oleh seluruh jajaran tenaga kependidikan di lingkungan FPIPS UPI.

Selain agenda utama, diskusi dalam kegiatan itu juga menghasilkan gagasan baru berupa pendirian Rumah Pendidikan Karakter Pancasila (RPKP). RPKP dirancang sebagai lembaga penguatan karakter Pancasila, baik untuk civitas akademika UPI maupun masyarakat luas. Untuk mewujudkan rencana ini, FPIPS berencana menjalin kerja sama dengan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), Lembaga Pertahanan Nasional (Lemhanas), Dewan Pertahanan Nasional (Wantannas), dan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).

Prof. Cecep menutup kegiatan dengan menegaskan komitmen FPIPS dalam mengembangkan inovasi sekaligus membangun sumber daya manusia yang berkarakter Pancasila bukan hanya bagi civitas akademika UPI, tetapi juga masyarakat luas.

Mengodifikasi Sisdiknas

 Oleh Cecep Darmawan

Wacana pembentukan Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas) mulai memasuki tahap yang lebih serius.

Melalui usulan inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), naskah akademik dan RUU ini telah disusun dengan menggunakan metode kodifikasi guna menata regulasi pendidikan yang selama ini tersebar dan belum menunjukkan satu kesatuan sistem yang utuh.

Alih-alih melaksanakan amanat Pasal 31 Ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 bahwa pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, malah terjadi tumpah tindih dan disharmoni regulasi dan defisit substantif domain kualitas pendidikan. Artinya, sejatinya hanya ada satu undang-undang yang mengatur terkait sistem pendidikan nasional secara utuh dan komprehensif.

Prof. Cecep Darmawan dari UPI Sampaikan Sosialisasi RUU Sisdiknas

Batam, 5 Desember 2025 — Guru Besar Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), Prof. Dr. Cecep, M.Pd., menyampaikan sosialisasi secara komprehensif mengenai Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas) dalam forum Forum Dekan Tarbiyah dan Keguruan (FORDETAK) yang diselenggarakan pada Jumat, 5 Desember 2025, bertempat di Hotel Nagoya Hill, Batam, Kepulauan Riau. Kegiatan ini diikuti oleh para dekan, wakil dekan, serta pimpinan fakultas tarbiyah dan keguruan dari berbagai Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) se-Indonesia.

Forum yang berlangsung sejak pagi ini menjadi ruang strategis bagi para pimpinan fakultas untuk memperoleh pemahaman utuh mengenai arah kebijakan nasional di bidang pendidikan melalui RUU Sisdiknas yang tengah digodok pemerintah dan DPR RI. Kehadiran Prof. Cecep sebagai narasumber utama dinilai sangat relevan mengingat kapasitas beliau sebagai pakar kebijakan pendidikan nasional.

Dalam pemaparannya, Prof. Cecep menegaskan bahwa RUU Sisdiknas dirancang sebagai upaya penyempurnaan terhadap regulasi pendidikan sebelumnya agar lebih adaptif terhadap tantangan zaman. Menurutnya, dunia pendidikan Indonesia saat ini dihadapkan pada dinamika global yang sangat cepat, baik dari sisi perkembangan teknologi, perubahan sosial, hingga tuntutan kompetensi abad ke-21. “RUU Sisdiknas ini bukan sekadar perubahan redaksional, tetapi merupakan ikhtiar besar negara dalam menata kembali ekosistem pendidikan agar lebih relevan, berkeadilan, dan berorientasi pada masa depan,” ujar Prof. Cecep di hadapan peserta forum.

Ia juga menjelaskan beberapa poin krusial dalam RUU tersebut, di antaranya penguatan peran pendidik, penegasan jalur pendidikan formal, nonformal, dan informal, penguatan pendidikan karakter, serta penyesuaian sistem penjaminan mutu pendidikan. Selain itu, Prof. Cecep menyoroti pentingnya integrasi antara pendidikan umum dan pendidikan keagamaan agar tidak terjadi dikotomi yang berkepanjangan.

Menurutnya, PTKI memiliki posisi strategis dalam sistem pendidikan nasional karena berperan dalam mencetak pendidik yang tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga kuat secara moral, spiritual, dan kepribadian. Oleh karena itu, para dekan tarbiyah dan keguruan diharapkan mampu membaca RUU Sisdiknas secara kritis dan memberikan masukan konstruktif bagi penyempurnaannya. “Fakultas tarbiyah dan keguruan adalah jantung pembinaan calon guru. Jika undang-undangnya kuat, maka kualitas guru ke depan juga akan semakin baik,” tegasnya.

Kegiatan sosialisasi ini tidak hanya diisi dengan paparan satu arah, tetapi juga dilanjutkan dengan sesi tanya jawab yang berlangsung dinamis dan interaktif. Para peserta forum memanfaatkan kesempatan tersebut untuk menyampaikan berbagai pertanyaan, kritik, serta kekhawatiran mereka terkait implementasi RUU Sisdiknas di lapangan, khususnya di lingkungan PTKI.

Sejumlah dekan menyoroti isu status lulusan Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK), sistem sertifikasi guru, rekognisi pendidikan keagamaan, hingga keberpihakan negara terhadap guru honorer. Menanggapi hal tersebut, Prof. Cecep menjelaskan bahwa RUU Sisdiknas masih bersifat dinamis dan terbuka terhadap masukan publik, termasuk dari kalangan akademisi dan praktisi pendidikan. “Forum seperti FORDETAK ini sangat penting karena menjadi saluran aspirasi dunia kampus kepada pembuat kebijakan. Semua masukan harus disuarakan agar regulasi yang lahir benar-benar mencerminkan kebutuhan nyata di lapangan,” ujarnya.

Ketua FORDETAK dalam sambutannya menyampaikan apresiasi atas kesediaan Prof. Cecep untuk berbagi pandangan akademik sekaligus kebijakan. Ia menilai kegiatan ini sangat strategis karena para dekan tidak hanya menjadi pelaksana kebijakan, tetapi juga mitra kritis pemerintah dalam membangun sistem pendidikan nasional. “Kami berharap melalui kegiatan ini, para pimpinan fakultas tarbiyah dan keguruan semakin memiliki pemahaman yang mendalam terkait arah kebijakan pendidikan nasional, sehingga mampu menyiapkan langkah-langkah strategis di institusi masing-masing,” ungkapnya.

Selain sebagai ajang sosialisasi, forum ini juga menjadi ruang konsolidasi antar pimpinan fakultas dalam memperkuat jejaring kerja sama, baik di bidang pendidikan, penelitian, maupun pengabdian kepada masyarakat. Suasana diskusi yang hangat mencerminkan tingginya kepedulian para peserta terhadap masa depan pendidikan nasional.

Kegiatan FORDETAK di Batam ini diakhiri dengan komitmen bersama untuk terus mengawal proses legislasi RUU Sisdiknas serta memperjuangkan kepentingan pendidikan Islam dan LPTK dalam kerangka sistem pendidikan nasional yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Dengan terselenggaranya kegiatan ini, diharapkan para dekan tarbiyah dan keguruan memiliki bekal pemahaman yang lebih utuh untuk menyiapkan strategi penguatan kelembagaan serta peningkatan kualitas lulusan guru di masa mendatang.