.jpg)
KORAN - PIKIRAN RAKYAT - Dunia pendidikan Jawa Barat tengah dihadapkan pada tantangan besar di era disrupsi digital yang menuntut adaptasi cepat dan inovasi berkelanjutan.
Dalam upaya menjawab tantangan tersebut, Ikatan Alumni Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Komisariat PKn bersama Prodi PKn dan Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial (FPIPS) UPI menggelar Seminar Pendidikan bertema “Meneropong Masa Depan Pendidikan Jawa Barat” di Auditorium FPIPS UPI, Sabtu 11 Oktober 2025.
Kegiatan ini dihadiri para akademisi, guru, mahasiswa, serta praktisi pendidikan dari berbagai daerah di Jawa Barat.
Ketua Panitia Deni Kurniawan As’ari menjelaskan, seminar ini menjadi ruang dialog bagi para pemangku kepentingan untuk bersama-sama merumuskan arah baru pendidikan Jawa Barat. “Kami ingin mempertemukan gagasan akademik, pengalaman praktis, dan kebijakan pemerintah agar melahirkan strategi pendidikan yang inklusif dan relevan dengan perubahan zaman,” ujarnya.
Guru Besar FPIPS UPI, Prof. Dr. Cecep Darmawan, menyoroti ketimpangan akses dan mutu pendidikan di Jawa Barat yang masih menjadi pekerjaan rumah besar. “Masih ada 127 kecamatan di Jawa Barat yang belum memiliki SMA/SMK negeri, dan 14 kecamatan bahkan sama sekali tidak memiliki sekolah menengah. Ini menunjukkan pentingnya pemerataan infrastruktur pendidikan,” ujarnya.
Ia menambahkan, selain pemerataan, peningkatan literasi dan kesiapan digital siswa juga perlu menjadi prioritas utama pemerintah daerah.
Sementara itu, Ketua Umum IKA UPI Komisariat PKn, Dr. H.R. Iip Hidajat, M.Pd., menekankan pentingnya mengintegrasikan nilai-nilai budaya Sunda dalam pendidikan modern. Dalam paparannya bertajuk “Enkulturasi Budaya Sunda dan Integrasi Teknologi dengan Karakter Pancawaluya”, Iip menjelaskan bahwa karakter siswa masa depan harus dibangun di atas lima nilai utama: cageur, bageur, bener, pinter, dan singer. “Teknologi harus menjadi pakarang (alat), bukan guguron (guru) yang mengendalikan manusia,” katanya.
Dari perspektif kebijakan nasional, Anggota Dewan Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan, Sains, dan Teknologi, Amich Alhumami, Ph.D., menilai bahwa penerapan program Wajib Belajar 13 Tahun dapat menjadi strategi penting investasi SDM. “Masih ada ribuan desa dan kecamatan tanpa akses pendidikan menengah. Pemerataan PAUD hingga SMA serta distribusi guru yang adil mutlak dibutuhkan,” katanya.
Ketua Prodi PKn UPI, Dr. Syaifullah, menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor. “Pendidikan tidak bisa bergerak sendiri. Diperlukan sinergi antara pemerintah, kampus, praktisi, dan masyarakat agar pembaruan pendidikan benar-benar berdampak,” ujarnya.
Forum seminar ini menghasilkan sejumlah rekomendasi strategis, antara lain percepatan pembangunan infrastruktur pendidikan, integrasi nilai budaya lokal dalam kurikulum, peningkatan literasi digital, serta penguatan kesejahteraan guru. Para peserta berharap, langkah-langkah ini dapat menjadi fondasi bagi terwujudnya pendidikan Jawa Barat yang unggul, berkarakter, dan berdaya saing global.***
Sumber: Pikiran rakyat
